URGENSI POLITIK SEBAGAI ALAT DAKWAH

Mayoritas orang menganggap politik hanyalah ‘permainan’ menang atau kalah untuk mendapatkan kekuasaan, membangun pengaruh dan kekuatan, menghancurkan pesaing dengan segala cara dengan tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas universal, yaitu Agama. Semestinya politik adalah suatu amanah untuk membangun kemashlahatan semua orang, maka berpolitik merupakan bagian dari ibadah dan tindakan ibadah yang cara dan tujuannya untuk menegakkan nilai kebenaran merupakan perintah Allah Swt.
Mengingat tujuannya adalah kemashlahatan umat yang sesuai dengan perintah Allah Swt, sebagai alat dakwah maka politik segala aturan yang berlaku dalam berdakwah harus diikutinya, seperti jangan memutarbalikkan kebenaran, memaksa atau melakukan kekerasan, melakukan tindakan mengelabui masyarakat dengan teknik-teknik tertentu, serta harus mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya.
Dalam tinjauan Islam kualitas politik haruslah memiliki ciri-ciri; pertama, setiap kedudukan politik pada hakikatnya merupakan amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya, kekuasaan adalah nikmat untu menegakkah keadilan, tertib social, Kedua, setiap kedudukan politik mengandung pertanggungjawaban (Mas’uliyyah), Ketiga, aktivitas politik harus berkaitan dengan prinsip ukhuwah, yaitu; persaudaraan, membangun pengertian dan kerja sama, menunaikan aktifitas ke khalifahan (QS. Al-Hujurat: 41). Prinsip utama dalam berpolitik sebagai alat untuk berdakwah adalah harus mengedepankan nilai-nilai Tauhid (QS. Al-Hujurat: 13, yaitu menjalankan titah kekhalifahan yang berorientasi pada ridho Allah Swt.
Salah satu esensi dalam berpolitik adalah menegakkan hukum, namun jika kita lihat lebih jauh, maka akan terlihat betapa kuatnya energi politik terhadap hukum, sehingga masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan di dalam hukum jika dihadapkan dengan politik. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak merasakan ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan apalagi keadilan. Hal ini juga menyebabkan para hakim dan pengacara sangat tidak berdaya dalam membenahi benang kusut masalah hukum.
Paling tidak hal ini terjadi selain apa yang telah disebutkan di atas, penyebab lainnya adalah:
1. Tergesa-gesa dalam menetapkan hukum dan undang-undang dan tidak melakukan studi yang mendalam terhadap kondisi masyarakat yang bersangkutan. Contoh Pemekaran Wilayah di Kab. Agam dan Bukittinggi dengan PP No 84/1999
2. Lahirnya hukum dan perundang-undangan yang hanya merespon kepentingan sesaat dari pemerintah yang berkuasa, yang melihat ada perolehan keuntungan bagi pemerintah sementara rakyat menjadi buntung. Contoh: Peraturan tentang pengumpulan PAD
3. Hukum yang sengaja dibuat untuk menutup-nutupi kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan pemerintah dan segelintir orang. Contoh Release and Discharge dalam bentuk Hutang Konglomerat Hitam
4. hukum yang dibuat untuk membongkar kesalahan dan pelanggaran pemerintah sebelumnya oleh pemerintahan sekarang demi kepentingan saat ini. Namun pelanggaran itu tidak pernah terbongkar.
5. Kecendrungan untuk membersihkan segala hal dari pemerintahan lama tanpa memilah-milah apakah ada yang lama itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak, seakan-akan segala sesuatu yang berasal dari yang lama itu jelek.
Dengan melihat beberapa penyebab di atas, maka sudah saatnya politik diberbagai level harus dimainkan oleh segenap muslim, tentunya politik bukan hanya untuk politik, akan tetapi politik harus dijadikan sebagai alat untuk berdakwah guna tercapainya Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s