PROYEKSI SISTEM KREDIT DI SEKOLAH

Oleh : Qolbi Khoiri, M.Pd.I

Bangsa Indonesia dilanda krisis total yang menerpa seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berbangsa. Krisis yang bermula dari krisis moneter ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis politik, hukum, kebudayaan, dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan. Krisis yang menyeluruh tersebut pada hakikatnya merupakan refleksi krisis kebudayaan karena berkaitan dengan rapuhnya kaidah-kaidah etik dan moral dari bangsa kita. Menurut penulis krisis kebudayaan adalah pula merupakan krisis pendidikan.
Dalam rangka usaha pemulihan krisis pendidikan tersebut ternyata sampai saat ini pemerintahan Indonesia masih saja melakukan tindakan trial and error (coba-coba) untuk menerapkan sistem pendidikan mana yang lebih relevan untuk masa mendatang serta lebih mampu untuk bersaing dengan perkembangan pendidikan negara-negara maju di dunia. Masih belum tuntas usaha pengaplikasian Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) terhadap seluruh jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai kepada Perguruan Tinggi (PT) yang bertitik tolak pada peraturan pemerintah tentang pemberlakuan otonomi daerah termasuk aspek pendidikan.

Undang-undang Otonomi Daerah tentang Peraturan Daerah pada hakikatnya memberi kewenangan dan keluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. (E. Mulyasa; 2004: 5)
Sejalan dengan hal itu akhir-akhir ini sudah muncul pula pola sistem baru dalam benak para pemegang kebijakan pendidikan di Indonesia untuk menerapkan suatu sistem yang diistilahkan dengan sistem kredit di sekolah. Latar belakang munculnya ide tersebut tentu saja tidak terlepas dari cita-cita dan keinginan pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, karena pendidikan menurut Mulyasa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis yang menghadapi dunia global.
Kendati sistem SKS ini sudah pernah diterapkan pada lembaga Pendidikan Guru Agama (PGA) misalnya, namun hal ini justru pada saat sekarang menjadi sebuah wacana baru jika kita mendengar sistem kredit sekolah kembali diangkat ke permukaan. Selama ini istilah tersebut hanya dikenal pada perguruan-perguruan tinggi baik umum maupun agama. Akan tetapi saat ini pemerintah telah mulai mencoba seperti apa hasil yang akan dicapai dan perubahan yang akan terjadi jika sistem pendidikan yang dimaksud berjalan di lingkungan sekolah, baik dari segi personalia, susunan tata ruang belajar, serta kualitas out put yang dihasilkan lembaga tersebut.
Di tengah-tengah kebingungan seluruh komponen bangsa Indonesia dan seluruh lapisan masyarakatnya mengenai arti, fungsi dan tujuan KBK, yang kemudian di sempurnakan melalui KTSP, kebijakan pemerintah untuk memulai menerapkan sistem kredit di sekolah, penulis menilai adalah suatu hal yang wajar. Sebab saat ini negara Indonesia bisa dikatakan masih berada dalam tahap perkembangan “bayi” yang senantiasa ingin mengambil dan menyantap apa saja yang terlihat di hadapannya kemudian langsung memasukkan benda tersebut ke dalam mulutnya tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sesuatu yang diambil itu memberikan manfaat yang baik terhadap dirinya. Sebagaimana realita yang terlihat, sistem KBK dan KTSP yang terkesan masih amburadul dan bahkan belum tuntas, pemerintah telah melihat hal lain dan ingin mencobanya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menilai di satu sisi pemerintah Indonesia kurang konsisten dan komitmen terhadap suatu keputusan yang telah ditetapkannya terutama sekali berkaitan dengan sistem pendidikan yang dimilikinya, akan tetapi di sisi lain merupakan hal yang cukup positif ketika pemerintah Indonesia masih memiliki semangat dan curiosity yang tinggi dalam rangka menciptakan kualitas pendidikan anak bangsa yang lebih baik berdasarkan sistem yang lebih mapan dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berperan dalam pembangunan negara baik secara fisik maupun mental. Sebab suatu sistem yang mampu untuk saling berkoordinasi satu sama lainnya dalam sebuah lembaga pendidikan akan berimplikasi terhadap out put lembaga tersebut. Semakin baik koordinasi antara sistem-sistem yang ada, maka akan semakin baik dan berkualitas bahan mentah yang diprosesnya.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, para ahli sampai kepada kesimpulan, bahwa setiap bangsa yang benar-benar ingin mempersiapkan dirinya untuk masa depan, harus berani mengadakan perubahan-perubahan di dalam sistem pendidikannya, baik yang formal maupun yang nonformal. Dan perubahan-perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem pendidikan ini harus ditentukan berdasarkan hasil pemikiran yang benar-benar matang mengenai makna dari kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam masyarakat pada masa sekrang, dan dampak dari kecenderungan-kecenderungan ini terhadap masyarakat di masa depan. (Mochtar; 1995: 7)
Sistem kredit di sekolah, pada hakikatnya telah diterapkan di sekolah-sekolah menengah umum (SMU), akan tetapi belum pada madrasah-madrasah. Hal tersebut barangkali disebabkan karena pihak madrasah belum merasa siap untuk menerapkan sistem pendidikan yang serupa di lingkungannya. Sekolah-sekolah Umum tersebut di antaranya SMU 1 Gerug dan SMU 1 Narmada (Lombok Barat), SMU 4 dan SMU 5 (Mataram), SMU 1 Jonggat (Lombok Tengah), SMU 1 Pringgabaya dan SMU 1 Terara (Lombok Timur), SMU 1 dan SMU 2 Sumbawa Besar (Sumbawa), SMU 1 Dompu dan SMU 1 Kempo (Donyu) serta SMU 1 dan SMU 2 Bima (Bima).
Hasil yang lebih bagus dari penerapan sistem kredit tersebut telah terlihat jelas pada beberapa SMU di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), namun sejauh ini sistem tersebut belum lagi diterapkan di Sekolah-Sekolah Menengah Umum di luar NTB alias di pulau Jawa dan Sumatera serta pulau-pulau lainnya. Hal ini barangkali juga disebabkan oleh perbedaan kultur budaya dan tuntutan pendidikan di NTB dengan wilayah lainnya, serta kesiapan pemerintah setempat untuk menerapkan sistem pendidikan tersebut. Namun, seandainya hasil dari penerapan sistem ini memperlihatkan titik terang dan hasil yang lebih produktif, bukan tidak mungkin sistem ini akan mulai menjalar ke sekolah-sekolah umum di wilayah lain di luar NTB termasuk juga sekolah-sekolah agama seperti madrasah.
Sebagaimana sistem pendidikan SKS di sekolah-sekolah umum ini memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan sistem SKS di perguruan tinggi. Di mana di perguruan tinggi mahasiswa bebas untuk memilih mata kuliah yang disajikan untuk setiap semesternya, akan tetapi sistem SKS yang diterapkan di sekolah-sekolah umum ini adalah berupa sebuah paket yang harus diambil secara keseluruhan oleh siswa yang bersangkutan.
Seperti yang dikemukakan oleh Sri Hartana (alumnus Universitas Yogyakarta) dalam tulisannya, bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan sistem kredit di sekolah menurut Menkokesra adalah sebagai berikut; mempermudah transfer bagi peserta didik yang berasal dari pendidikan luar sekolah ke pendidikan persekolahan, melatih kemandirian dan kreativitas peserta didik, dan peserta didik dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya secara individual.
Dari tujuan sistem kredit tersebut di atas, penulis menganalisa hal itu terkesan sebagai tujuan-tujuan yang sifatnya sangat mendasar, bukan mengarah kepada usaha pengembangan dan peningkatan mutu serta kualitas peserta didik, seperti pada tujuan pertama seolah-olah mengandung asumsi bahwa generasi muda harus mengikuti dan memperoleh pendidikan formal di sekolah, tidak berbeda dengan tujuan penerapan wajib belajar pada beberapa tahun yang lalu. Karena sebagai sebuah institusi lembaga pendidikan formal sekolah memiliki legalitas yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan di luar sekolah. Hal tersebut menurut penulis didasarkan pada persepsi masyarakat yang masih diliputi oleh rasa cemas dan khawatir terhadap masa depan yang mengancam yaitu tidak akan memperoleh penghidupan yang layak jika tidak menamatkan pendidikan pada lingkungan sekolah formal. Eksistensi selembar ijazah yang diakui oleh pemerintah
Selain itu penulis juga menilai bahwa orientasi sistem kredit tersebut adalah usaha untuk membentuk peserta didik yang lebih memahami tentang kemampuan dan kapasitas akademik yang dimilikinya yang pada akhirnya akan mampu berperan sebagai life skill di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Misalnya seorang siswa yang merasa dirinya memiliki skill dalam bidang otomotif setelah menginstrospeksi kemampuan dirinya, maka ia akan berusaha memilih jurusan yang lebih sesuai ketika melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan lainnya adalah balance/keseimbangan tingkat ekonomi yang dimilikinya untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang membutuhkan biaya lebih tinggi. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah, oleh sebab itu usaha pemerintah saat ini untuk meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan merupakan suatu kebijakan yang cukup baik dan perlu dipertahankan.
Sebenarnya, usaha penerapan sistem SKS di Nusa Tenggara Barat itu (begitu juga penerapan yang akan dilakukan di seluruh Indoneia) merupakan salah satu bentuk wujud pemberdayaan otonomi daerah dalam aspek pendidikan. Pengembangan otonomi kelembagaan pada tingkat lembaga sekolah menuntut suatu jenis pengelolaan pendidikan yang inovatif. Di dalam kaitan ini sangat diperlukan bantuan dan kerja sama dari stake holder pendidikan itu sendiri yaitu para orang tua, para jemaat yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan tersebut, serta para pakar dan pengasuh subsistem pendidikan tersebut. (H.A.R. Tilaar; 2000: 184)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s