STUDI PERBANDINGAN EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN DI AFRIKA SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah terbentuknya lembaga baru yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitusional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (21) pasal 24c dan pasal 7b Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan hukum dan kenegaraan moderen yang muncul di abad ke-20.

Mahkamah Konstitusi, berikut tugas dan wewenangnya, pertama kali diperkenalkan pada Perubahan Ketiga UUD 45. Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 45 seperti dikutip di awal tulisan, yang disahkan pada Sidang Tahunan MPR 9 November 2001. Sebetulnya, pasal ini hadir sebagai jalan keluar untuk mengisi kekosongan hukum sementara Mahkamah Konstitusi belum terbentuk.

Hasil amandemen Undang-undang pada perubahan ketiga tersebut telah melahirkan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), yaitu Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kedudukan setara dengan Mahkamah Agung, berdiri sendiri, serta terpisah (dualitiy of jurisdiction) dengan Mahkamah Agung.

Salah satu ketentuan baru yang sangat penting yang terdapat dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketentuan mengenai mahkamah konstitusi yang dirumuskan dalam pasal 24 C ayat (1) sampai dengan ayat (6). Perkembangan ide mahkamah konstitusi ini dapat dikatakan masih baru di Indonesia. Bahkan diseluruh dunia, negara yang telah memiliki lembaga ini baru tercatat 78 negara. Dalam perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, gagasan mahkamah konstitusi ini di dunia, dapat disebut merupakan hasil temuan dan kreasi abad ke-20. Lembaga ini dianggap penting dalam rangka memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara (Cheeks and balances).

Terlepas dari wacana urgensi dari keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan implikasinya terhadap refrmasi konstitusi di Indonesia, penulis dalam makalah ini akan mencoba memberikan sebuah kajian perbandingan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sedang berlangsung di Indonesia dan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang sedang berlangsung di Afrika Selatan, dengan melihat beberapa sisi persamaan dan perbedaannya

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, “Bagaimana Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Di Afrika Selatan?

C. Batasan Masalah

Agar terarahnya kajian ini, maka penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

2. Bagaimana Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

3. Bagaimana Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan?

4. Bagaimana Perbandingan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan di Afrika Selatan?

II. SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Konstitusi bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaats). Menurut pemikiran Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basic rights/fundamental rights). Indonesia yang notabene adalah negara hukum. Negara hukum berarti setiap warga negara harus tunduk dan taat kepada hukum sebagai sarana “problem solving” masyarakat. Hukum di negara hukum harus menjadi panglima apabila negeri ini ingin hidup tertib dan terjamin perlindungan hak-hak setiap warganya.

Agar dapat selalu mengikuti perkembangan dan pemenuhan akan hak-hak dasar manusia, maka sebuah konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (historical change), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (living constitution).

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dan konstitusi itu sendiri. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama daripada wakil-wakilnya.

Mahkamah Konstitusi yang kini melembaga dalam salah satu struktur lembaga hukum di Indonesia berawal dari fakta reformasi nasional tahun 1998, dan kemudian hal itu telah membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kemudian akan kita sebut UUD RI 1945) yang disakralkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi.

Setelah reformasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI 1945). Salah satu perubahan dari UUD RI 1945 adalah dengan telah diadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan ‘checks and balances’ sebagai pengganti sistem supremasi parlemen.

Dalam Pasal 24C hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkannya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi kedalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan organ konstitusi lainnya. Fungsi Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24, 2003), sejak tanggal 13 Agustus 2003.

Hal ini disahkan dengan adanya ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD RI 1945 yang menentukan: “Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.” Oleh karena itu, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai mestinya, Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan dengan proses rekruitmen calon hakim menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi “Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk dengan adanya Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 dan setelah pelantikan dan pengucapan sumpah tanggal 16 Agustus 2003, maka kewenangan transisi Mahkamah Agung yang dibebani tugas oleh pasal III Aturan Peralihan UUD RI 1945, untuk melaksanakan segala kewenangan Mahkamah Konstitusi telah berakhir. Untuk itu akan dibahas kewenangan mahkamah konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan peranannya sebagai penjaga konstitusi seperti yang diatur dalam UUD RI 1945 dengan meninjau keberadaannya dalam tatanan hukum di Indonesia.

III. EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Pada tahun 1998, bola reformasi yang mulai bergulir dan Bangsa Indonesia telah merasakan kebebasan yang berarti, serta alam demokrasi membuat para ahli hukum tata negara merasakan bahwa harus ada evaluasi besar-besaran terhadap semua perangkat peraturan per-undang-undangan. Karena itulah salah satu perubahan besar yang dibutuhan adalah bahagian demokrasi negara-negara maju.

Adopsi pengujian konstitusinal ke dalam sistem ketatanegaran di Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstiusi. Reformasi konstitusional yang bermuara ide pembentukan mahkamah konstitusi dengan tujuan untuk pengujian konstitusional dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Uji coba yang pertama sistem ini baru dilaksanakan setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya TAP MPR-RI No III/MPR/2000 yang memberikan kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelumnya, prosedur pengujian oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan undang-undang, dengan demikian pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukanlah konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan.

Pengujian konstitusional adalam arti Judicial Review on the constituionality of law, atau pengujian yudisial atas konstitusionalitas undang-undang baru di adopsikan ke dalam sistem ketata-negaraan indonesia setelah diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ketentuan ujinya dicantumkan dalam pasal 7 B ayat (1), (3), (4), (5) dan pasal 24 ayat (2), pasal 24 C ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. kemudian ditambah pasal III aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. pasal ini menentukan bahwa : “Mahkamah Konstitusi dibetuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena itu, menjadi tugas Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dan Mahkamah Agung untuk memposisikan segala sesuatu mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi itu.

Berdasarkan aturan peralihan inilah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia benar-benar dibentuk sebelum tanggal 17 agustus 2003. Undang-undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 No 28 dan LN RI No 4316), dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim Konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003, dengan Keputusan Presiden No 147/M tahun 2003. Maka pada tanggal 19 Agustus 2003 kesembilan hakim konstitusi mulai bekerja dengan mengadakan rapat pemilihan ketua dan wakil ketua, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pelembahaan lembaga baru tersebut.

Inilah yang dimaksud Jimli Asshiddiqie bahwa di Indoensia, dalam rangka menyemprunakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang sejati, sangat penting dibentuknya “Mahkamah Konstitusi”, sekaligus untuk menggantikan peran MPR yang terkait dengan fungsi itu, yang memang harus di ubah sesuai dengan keinginan zaman. Bahkan Jimli membedakan bahwa dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Indonesia dapat dicatat sebagai negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi pada awal abad ke-21.

Didalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945;

b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945;

c. Memutus pembubaran partai politik;

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

e. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, danatau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Pelanggaran hukum yang diduga dilakukan presiden yang disebut dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 24, 2003, telah diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi batasan sebagai berikut:

a. Penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;

b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;

c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. Perbuatan tercela adalah perbuatan-perbuatan yang dapat merendahakan martabat Presiden danatau Wakil Presiden;

e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden danatau wakil presiden adalah syarat sebagaimana dtentukan dalam pasala 6 UUD RI 1945.

IV. EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI AFRIKA SELATAN

Afrika Selatan (melihat peta) adalah negara yang diberkati dengan kelimpahan sumber alam termasuk tanah pertanian subur dan sumber penghasilan barang tambang unik. Tambang Afrika Selatan adalah pemimpin dunia di produksi intan dan emas itu serta metal strategis seperti platina. Iklim lunak, menurut laporan menyerupai cuaca bidang Teluk San Francisco lebih dari di mana pun di dunia.

Afrika Selatan ialah negara jajahan Inggris dan Belanda pada abad ketujuh belas. Dominasi Inggris orang Belanda descendents (dikenal sebagai Boers atau orang Afrikaans) menghasilkan orang Belanda yang mendirikan koloni baru Orange Free State dan Transvaal. Penemuan intan di negeri ini sekitar 1900 menjadikan serbuan Inggris yang mencetuskan Boer War.

Afsel dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejarah fenomenal dalam proses demokratisasi. Di tengah kobaran patriotisme Mandela, Afrika Selatan berhasil mengakhiri rezim apartheid, yang sebelumnya mencengkeram negara tersebut selama puluhan tahun –dari 1979 hingga 1991, rezim yang memecah belah nilai kemanusiaan berdasarkan perbedaan warna kulit –warga kulit putih dan kulit hitam.

Pada tahun 1996 Afrika Selatan sukses menghasilkan Undang Undang Dasar bagi negara tersebut. Afrika Selatan muncul sebagai negara demokratis setelah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama kalinya pada tahun 1999, lima tahun setelah “belajar” demokrasi. Sejarah manis peta perpolitikan ditorehkan Mandela saat ia membatasi periode kepemimpinannya.

Sejak 14 Juni 1999 Afsel memiliki presiden baru, Thabo Mvuyelwa Mbeki, yang bertugas meneruskan peta demokrasi bagi Afrika Selatan yang telah dirintis Mandela. Satu langkah penting –demokrasi– telah tercapai, Afrika Selatan berupaya melebarkan sayap untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Saat ini Afrika Selatan yang wilayahnya mencapai 1,2 juta kilometer persegi, memiliki penduduk sekitar 43 juta jiwa dengan pendapatan per kapita 2.133 dolar AS. Produk domestik bruto Afrika Selatan mencapai 146 juta dolar AS dengan pertumbuhan ekonomi 3,5 persen serta inflasi 7,8 persen. Mata uang Afsel, Rand, nilainya terhadap dolar AS jauh lebih tinggi jika dibandingkan mata uang Indonesia (AS$1= 6,16 Rand. Bandingkan dengan Indonesia, AS$1 = Rp9.485)

Dilihat dari struktur tata negara afrika selatan, maka akan ditemui salah satu di antaranya adalah Mahkamah Konstitusi. Menurut Deputi Chief Justice, Monseneke, pelayanan terhadap constitutional conplaint di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam setahun terakhir ini telah tercatat berjumlah 570 perkara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan, pada tahapan agenda, setting mereka lebih dulu menyiapkan paradigma constitution making yang terdiri: (1) kesepakatan membuat konstitusi sementara sebagai masa peralihan dari rezim apartheid; (2) pemberian mandat kepada parlemen hasil Pemilu 1994 sekaligus menjadi Majelis Konstitusi; (3) pembuatan 34 prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi acuan konstitusi baru. Constitutional principles itu mencakup hal-hal dasar universal seperti perlindungan HAM dan kemerdekaan kekuasaan peradilan; (4) pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menyertifikasi rancangan konstitusi yang disiapkan Constitutional Assembly. Caranya, Constitutional Court mengecek apakah rancangan konstitusi Majelis Konstitusi bertentangan atau tidak dengan ke 34 constitutional principles; dan (5) mekanisme pengesahan konstitusi sekaligus menyediakan alternatif guna menghindari deadlock.

Langkah awal Afrika Selatan melakukan reformasi konstitusi adalah membuat prosedur pembuatan konstitusi yang lebih demokratis. Inilah kelemahan mendasar reformasi konstitusi Indonesia yang melakukan perubahan UUD 1945 bersandarkan ketentuan Pasal 37. Suatu absurditas reformasi konstitusi, karena menggantungkan proses perubahan pada pasal yang seharusnya menjadi bagian yang diubah.

Berangkat akan arti penting self-belonging rakyat atas konstitusinya maka Afrika Selatan menyebarluaskan rancangan UUD-nya melalui radio, televisi, buletin selain seminar-seminar. Hasilnya, diperkirakan 82 persen penduduk di atas usia 18 tahun mendengarkan siaran radio konstitusi; Tiga puluh tujuh program tentang konstitusi di televisi mendapatkan sambutan hangat 34 persen pemirsa; Setiap dua minggu 160.000 buletin Constitutional Assembly dibagikan kepada khalayak ramai. Akhirnya, April 1996 menjelang draf konstitusi selesai, survei independen menyimpulkan, kampanye reformasi konstitusi berhasil menjaring 73 persen orang dewasa Afrika Selatan (Christina Murray: 2001). Last but not least Afrika Selatan diuntungkan dengan kepemimpinan negarawan sekelas Presiden Nelson Mandela.

V. PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN DI AFRIKA SELATAN

Persamaannya, pertama, reformasi konstitusi merupakan agenda utama kedua negara yang bertransisi dari pemerintahan otoriter. Indonesia dari rezim Orde Baru dan Afrika Selatan dari rezim apartheid.Kedua, transisi itu diawali pemilu yang demokratis di tahun 1999 di Indonesia dan di tahun 1994 di Afrika Selatan. Ketiga, yang membedakannya dengan negara lain seperti Thailand dan Filipina, di Indonesia maupun Afrika Selatan reformasi konstitusi transisi itu dilakukan oleh parlemen. Di Indonesia oleh MPR dan di Afrika Selatan oleh bikameralnya yaitu Majelis Nasional (National Assembly) dan Senat. Proses reformasi konstitusi di Afrika Selatan berjalan baik dan menghasilkan kelahiran kembali Afrika Selatan yang demokratis. Hassen Ibrahim (2001) dalam The Making of South African Constitution: Some Influences mengatakan “South Africa’s transformation captures the imagination of the world. It was a model of a peaceful alternative to a bloody revolution-a miracle of modern political history. At the heart of this transformation lies the South African Constitution.”

Perbedaan-perbedaan itu, pertama, sebelum reformasi konstitusi berjalan, Afrika Selatan menerapkan Interim Constitution (konstitusi sementara). Dalam lampiran keempat Interim Constitution itulah dicantumkan 34 prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan patokan penyusunan konstitusi baru. Menurut Christina Murray (2001) dalam Negotiating Beyond Deadlock: From the Constitutional Assembly to the Court, ke-34 constitutional principles itu menyangkut konsep dasar konstitusi demokratis, seperti: kemandirian kekuasaan kehakiman, perlindungan HAM dan sistem kontrol antarlembaga negara.

Sedangkan MPR tidak mempunyai “pegangan” dalam melakukan tugas reformasi konstitusinya. Kalaupun ada, maka patokan MPR amat longgar dan hanya mencakup kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, sistem presidensial dan negara kesatuan.

Perbedaan kedua, meski lembaga yang melakukan perubahan di Afrika Selatan adalah juga parlemen, tetapi mandat kepada parlemen amat tegas, yaitu, menghasilkan konstitusi baru bagi Afrika Selatan. Oleh karena itu, seluruh anggota parlemen juga menjadi anggota Majelis Konstitusi (Constitutional Assembly). Ketegasan mandat itu penting dan mempengaruhi seriusnya proses reformasi konstitusi Afrika Selatan. Dalam konteks keseriusan itulah, parlemen Afrika Selatan patut disejajarkan dengan prestasi Constitutional Commission di Filipina ataupun Constitutional Drafting Assembly di Thailand yang tugasnya melulu menyiapkan konstitusi baru.

MPR, di sisi lain, mempunyai mandat konstitusional berdasar Pasal 37 UUD 1945. Tetapi, banyaknya tugas MPR menyebabkan reformasi konstitusi hanya menjadi kerja “sambilan”. Sejarah merekam, MPR banyak terserap energinya ke dalam pertarungan politik. Fokus pada pengangkatan Abdurrahman Wahid menjadi presiden, menyebabkan proses Amandemen Pertama di Sidang Umum MPR 1999 kebablasan menjadi legislative heavy; Sidang Tahunan 2000 yang mulai ditumbuhi upaya menggusur Abdurrahman Wahid, banyak tersita waktunya untuk memperdebatkan wadah pembagian kekuasaan antara presiden dan wakil presiden.

Akibatnya, Amandemen Kedua disalip di tikungan dengan pasal HAM nonretroaktif yang disusupkan di tengah malam gulita; Sidang Tahunan 2001 yang terjadi setelah hingar-bingar Sidang Istimewa MPR yang menggusur Abdurrahman Wahid, meski melahirkan Amandemen Ketiga dengan beberapa aturan yang menjanjikan, akhirnya juga tidak tuntas dengan ditundanya pasal-pasal krusial seperti komposisi MPR dan pemilihan presiden langsung.

Perbedaan ketiga antara reformasi konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan adalah: Afrika Selatan menyadari bahwa menugaskan parlemen adalah pilihan yang berbahaya bagi reformasi konstitusi. Sebab, reformasi konstitusi oleh parlemen adalah proses politik yang dilakukan oleh representasi partai-partai politik yang rentan penyusupan kepentingan politik sesaat. Oleh karena itu, dalam Interim Constitution dibuat mekanisme, hasil akhir konstitusi Constitutional Assembly sebelum disahkan menjadi UUD harus mendapatkan proses sertifikasi lebih dahulu dari Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Untuk memberikan sertifikasi itu, Constitutional Court memeriksa apakah konstitusi yang disiapkan Constitutional Assembly bertentangan atau tidak dengan constitutional principles yang ada dalam Interim Constitution. Hasilnya, setelah dua kali diajukan barulah Constitutional Commission memberikan sertifikasinya.

Di Indonesia, nihilnya mekanisme kontrol hukum atas produk amandemen UUD oleh MPR menjelmakan hasil akhir proses politik tidak ditutup dengan manis oleh supremasi hukum sebagaimana di Afrika Selatan. Selain itu, kepentingan-kepentingan politik terbukti menodai amandemen konstitusi, seperti asas non-retroaktif-yang di tunggangi kepentingan partai yang banyak melakukan pelanggaran HAM masa lalu-sampai dengan ngototnya anggota Utusan Golongan mempertahankan “bayarannya” di MPR.

Selanjutnya, perbedaan keempat amat penting. Bila konstitusi Afrika Selatan wajar mendapat gelar Konstitusi Rakyat karena prosesnya yang populis, maka konstitusi Indonesia boleh jadi akan ditolak oleh masyarakatnya sendiri karena elitis. Bahwa proses reformasi konstitusi adalah pekerjaan elite memang niscaya. Tetapi upaya untuk mensosialisasikan kepada rakyat, sebagai pemilik utama dan pertama kontrak sosial bernama konstitusi, jelas tidak boleh dinafikan. Thomas Paine-dalam Constitutionalism Ancient & Modern oleh Charles Howard McIlwain (1966)-misalnya, dengan lugas mengatakan “A constitution is not the act of government, but the people constituting a government.”

VI. PENUTUP

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis kemukakan pada pokokpokok permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi yang kini melembaga dalam salah satu struktur lembaga hukum di Indonesia berawal dari fakta reformasi nasional tahun 1998, dan kemudian hal itu telah membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kemudian akan kita sebut UUD RI 1945) yang disakralkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi.

2. Reformasi konstitusional yang bermuara ide pembentukan mahkamah konstitusi dengan tujuan untuk pengujian konstitusional dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Uji coba yang pertama sistem ini baru dilaksanakan setelah era reformasi, yaitu dengan ditetapkannya TAP MPR-RI No III/MPR/2000 yang memberikan kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelumnya, prosedur pengujian oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan undang-undang, dengan demikian pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukanlah konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan.

3. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan, pada tahapan agenda, setting mereka lebih dulu menyiapkan paradigma constitution making yang terdiri: (1) kesepakatan membuat konstitusi sementara sebagai masa peralihan dari rezim apartheid; (2) pemberian mandat kepada parlemen hasil Pemilu 1994 sekaligus menjadi Majelis Konstitusi; (3) pembuatan 34 prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi acuan konstitusi baru. Constitutional principles itu mencakup hal-hal dasar universal seperti perlindungan HAM dan kemerdekaan kekuasaan peradilan; (4) pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menyertifikasi rancangan konstitusi yang disiapkan Constitutional Assembly. Caranya, Constitutional Court mengecek apakah rancangan konstitusi Majelis Konstitusi bertentangan atau tidak dengan ke 34 constitutional principles; dan (5) mekanisme pengesahan konstitusi sekaligus menyediakan alternatif guna menghindari deadlock.

4. Persamaan Mahkamah Konstitusi di kedua negara, pertama, reformasi konstitusi merupakan agenda utama kedua negara yang bertransisi dari pemerintahan otoriter. Kedua, transisi itu diawali pemilu yang demokratis di tahun 1999 di Indonesia dan di tahun 1994 di Afrika Selatan. Ketiga, di Indonesia maupun Afrika Selatan reformasi konstitusi transisi itu dilakukan oleh parlemen. Perbedaan-perbedaan itu, pertama, sebelum reformasi konstitusi berjalan, Afrika Selatan menerapkan Interim Constitution (konstitusi sementara). Sedangkan MPR tidak mempunyai “pegangan” dalam melakukan tugas reformasi konstitusinya. Perbedaan kedua, meski lembaga yang melakukan perubahan di Afrika Selatan adalah juga parlemen, tetapi mandat kepada parlemen amat tegas. MPR, di sisi lain, mempunyai mandat konstitusional berdasar Pasal 37 UUD 1945. Tetapi, banyaknya tugas MPR menyebabkan reformasi konstitusi hanya menjadi kerja “sambilan”. Perbedaan ketiga antara reformasi konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan adalah: Afrika Selatan menyadari bahwa menugaskan parlemen adalah pilihan yang berbahaya bagi reformasi konstitusi. Di Indonesia, nihilnya mekanisme kontrol hukum atas produk amandemen UUD oleh MPR menjelmakan hasil akhir proses politik tidak ditutup dengan manis oleh supremasi hukum Selanjutnya, perbedaan keempat amat penting. Bila konstitusi Afrika Selatan wajar mendapat gelar Konstitusi Rakyat karena prosesnya yang populis, maka konstitusi Indonesia boleh jadi akan ditolak oleh masyarakatnya sendiri karena elitis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Barry M. Hager, The Rule of Law, (The Mansfield Center for Pacific Affairs, 1999-2000) second edition

http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=8499&cl=Fokus

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/23/opini/refo04.htm

Hajono. Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Kekuasaan Kehakiman dan Ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2003.

Jimli Assiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta

______di Mustafa Fakhri, Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi , Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

______. Mahkamah Konstitusi: Penomena Hukum Tata Negara. Mahkamah Konstitusi. 2003.

Pan Mohamad Faiz, Menabur Benih Constitusional Complaint, diakses dari http://Theceli.com//pub/MENABUR%20BENIH%CONSTITUTIONAL%20COMPLAINT.doc

Reformasi Konstitusi dan Bom Bunuh Diri MPR, Kompas, 23/4/2002

Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR-RI., Jakarta, 2002

Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi,

3 comments on “STUDI PERBANDINGAN EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN DI AFRIKA SELATAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s