Obligasi Dan Problematikanya (Kajian Hukum Ekonomi Dalam Islam)

Abstrak
Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menerbitkan obligasi, untuk memperoleh dana segar yang bersifat permanent atau semi permanent. Obligaatie Lenning dalam bahasa Belanda yang berarti surat tanda bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badan hukum lain yang dapat di perdagangkan dengan cara menyerahkan surat tersebut. Obligasi dalam pengertian luas adalah surat tanda pinjaman uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari satu tahun. Islam tidak menjelaskan secara rinci persoalan obligasi ini, sehingga menimbulkan multi persepsi, dengan demikian perlu di lakukan penelaahan lebih jauh. Prinsip-prinsip jual beli menurut hukum Islam adalah Suka sama suka; Pelaku akad adalah orang yang berakal dan dapat membedakan dan memilih yang baik untuk dilakukan; Cara pelaksanaan transaksi jual-beli berkenaan dengan perlunya pencatatan saksi dan neraca atau takaran; Objek transaksi tidak boleh yang haram baik menurut zat maupun sifatnya Transaksi obligasi dengan bentuk-bentuk muamalah lainnya adalah akad syirkah dan mudarobah, para pelaku bisa ikut serta dalam kepemilikan perusahaan, begitu pula memungkinkan untk mendapatkan untung dan rugi. Sedangkan dalam obligasi pihak penyandang dan (investor) hanya memberi pinjaman kepada emiten yang menerbitkan obligasi dengan imbalan bungan tertentu dan dalam limit waktu tertentu pula. Unsur bunga (riba) dalam transaksi obligasi adalah keuntungan baik melalui laba bersih atau keutungan transaksi obligasi semata-mata dipergunakan untuk mengatasi suatu bentuk kesulitan yang berada di posisi darurat. Dengan kembali normalnya kondisi sulit itu. Maka sumber pembiayaan prekonomian menggunakan instrument lainnya yang benar-benar bebas dari bunga.

A. LATAR BELAKANG

Seluruh anggota manusia bergantung kepada yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan mutualistik dalam kehidupan individu dan sosial di antara manusia telah melahirkan sebuah proses evolusi gradual dalam pembentukan sistem pertukaran barang dan pelayanan. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman, sistem pertukaran ini berevolusi dari aktivitas yang tradisional kepada aktivitas ekonomi yang modern.

Pesatnya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kemajuan di bidang ekonomi, mendorong para mujtahid untuk lebih gigih lagi mengkaji persoalan-persoalan fikih yang terakomodasi dalam al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam, serta mengkaji kembali khazanah intelektual yang ditinggalkan oleh para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih dalam menjawab berbagai persoalan.

Salah satu permasalahan yang berkembang dewasa ini dan belum banyak dibahas ulama fikih zaman klasik adalah persoalan ekonomi. Walaupun secara umum persoalan ekonomi ini dapat dimasukan ke dalam persolaan fikih muamalah, namun secara rinci kadang-kadang perkembangan sistem, mekanisme dan objek transaksi dalam bidang ini sangat berbeda dengan yang ditemui dalam fikih muamalah klasik.

Dewasa ini keadaan ekonomi sedang mengalami kemelut, termasuk Indonesia, dengan ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah, naiknya angka inflasi, hutang luar negeri membengkak; kondisi neraca pembayaran luar negeri terus mengalami deficit, angka penganguran semakin meningkat, dan berbagai peristiwa lainnya yang dapat memperburuk keadaan. Sementara jurang ketidkapercayaan terhadap instansi-instansi keuangan dunia seperti IMF, World Bank, dan lembaga keuangan dunia lainnya dijadikan sandaran, lambat laun akan meningkat volumenya. Hal itulah yang menyebabkan Negara-negara berkembang berupaya keras agar sembuh dari penyakit-penyakit yang tengah berlangsung.

Pada tahun 20-an terjadi great depression yang melanda perekonomian dunia. Hal tersebut mendorong munculnya sebuah pemikiran baru dalam dunia perekonomian. Sistem prekonomian yang ada tidak mampu menjawab persoalan depresi dan pengangguran. Keynes menegaskan pemerintah perlu meningkatkan govermant spending untuk menggairahkan kehidupan ekonomi yang ada. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapakan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat mengalami peningkatan levvel income jika hal itu terjadi, perekonomian diindikasikan mengalami pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan adanya kenaikan tingkat income amsyarakat atau individu, sehingga tidak terdapat perbedaan atas target ekonomi yang ingin diraih oleh negara-negara maju dan berkembang. Namun, realitanya tidaklah demikian. Negara-negara maju berkonsentarasi meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan kegiatan ekonomi di negara negara berkembang hanya terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan atau usaha untuk mengejar keterbelakangan atau pertumbuhan.

Menurut pengamat ekonomi, pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan sebuah upaya untuk meningkatkan level of income masyarakat dan individu dalam jangka panjang. Yang diiringi dengan meminimalisir tingkat kemiskinan dan menghindari kerusakan distribusi kekayaan masyarakat.

Diantara upaya yang dilakukan –khususnya Indonesia- adalah dengan menguatkan instrument keuangan dalam negeri dengan mengaktifkan sistem keuangan dan melakukan rekapitulasi perbankan. Saat ini pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menarik perhatian para investor agar mengalokasikan dananya untuk membiayai perekonomian yang tengah lesu. Salah satu usaha pemerintah baru-baru ini adalah dengan menerbitkan obligasi, untuk memperoleh dana segar yang bersifat permanent atau semi permanent.

B. PENGERTIAN OBLIGASI

Secara etimologi, kata obligasi berasal dari bahasa belanda obligatie yang berarti hutan atau kewajiban . Di samping itu kata obligasi dalam bahasa belanda diartikan dengan surat hutang (sehuldrief), sehingga dalam terminology hukum belanda sering juga disebut dengan istilan obligaatie lenning yang berarti surat tanda bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badan hukum lain yang dapat di perdagangkan dengan cara menyerahkan surat tersebut.

Dalam bahasa inggris, istilah obligasi juga disebut dengan bond yang mempunyai dua pengertian, yakni berarti surat hutang dan juga dapat berarti surat hutang dan juga dapat berarti jaminan hutang.

Secara terminology terdapat beberapa rumusan definisi obligasi. Menurut Pandji Anarogo dan Ninik Widiayanti mengemukakan bahwa obligasi adalah surat tanda pinjaman uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari satu tahun. Jadi obligasi pada hakekatnya adalah suatu tagihan hutang atau beban tanggunya pihak penerbit obligasi, dan bagi pemenang obligasi akan memperoleh keuntungan berupa tingkat bunga tertentu yang dibayar oleh penerbit tersebut.

GST. Eko Bawantoro mengemukakan bahwa obligasi itu adalah jenis efek berupa pengakuan hutang atau peminjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bungan yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.

Menurut nopirin, obligasi adalah perjanjian hutang antara peminjam (yang mengeluarkan obligasi) dengan pemberi pinjaman (pemegang obligasi) dalam mana peminjam berjanji akan membayar kepada pemberi pinjaman sejumlah uang tertentu pada suatu saat dimasa yang akan datang.

Disamping definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, definisi yang agak baku dirumuskan oleh keputusan oleh mentri keuangan yang menyatakan bahwa obligasi itu adalah bukti hutan emiten yang mengandung janji pembayaran bungan atau janji lain serta pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi.

Dari beberapa definisi di atas terlihat adanya beberapa unsure dalam obligasi yang dapat dilihat dari aspek emiten, atas dasar bunga, pemegang dan aspek jangka waktu yang ditetapkan , apakah dihitung berdasarkan waktu minimal dan maksimal, atau ditetapkan secara kualitatif. Akan tetapi dalam hal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa obligasi adalah bukti hutang dari emiten yang ditanggung dengan membayar bunga yang telah ditentukan dan pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

C. JENIS-JENIS OBLIGASI

Obligasi yang dikeluarkan emiten beraneka ragam, tergantung keinginan dari emiten itu sendiri. Obligasi tersebut dapat diklarifikasikan atas beberapa segi, yaitu : ditinjau dari segi peralihan, dapat dibedakan menjadi dua. Pertama obligasi atas unjuk (bearer bonds), obligasi jenis ini memiliki nama dalam obligasi tersebut dan mudah dialiahkan kepada pihak lain. Kedua, obligasi atas nama (registreted bonds) merupakan obligasi yang memiliki nama pemilik obligasi dalam obligasi dan untuk penaglihan memerlukan berabgai persayaratn dan prosedur.

Ditinjau dari segi jaminan atau hak klaim, dapat juga dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi jaminan (secured bonds) adalah obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini antara lain obligasi dengan garansi (guranted bonds), obligasi dengan jaminan harta (mortgage bonds), obligasi dengan jaminan efek (collateral trust bonds) dan obligasi jaminan peralatan (equipment bonds). Sedangkan obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds) adalah obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata, misalnya debiture bonds yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Ditinjau dari dasar bunganya, dibedakan menjadi obligsi yang memberikan bunga tetap dan obligasi yang tidak memberikan bunga tetap. Obligasi yang memberikan bunga yang tetap jumlahnya kepada pemiliknya (fixed interesrate), seperti obligasi dengan bunga yang ditangguhkan, obligasi dengan premi, dan obligasi biasa atau umum. Sementara obligasi yang memberikan bunga yang jumlahnya tidak tetap kepada pemiliknya (floating interesrate), seperti obligasi bunga variable (dapat berubah) , obligasi indeks (pembayaran bunga dan cicilan dikaitkan dengan indeks biaya hidup).

Atas dasar jangka waktu, dikalsifikasikan menjadi obligasi yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu (limited) dan obligasi yang mana pemiliknya akan menerima bunga terus menerus (contoh obligasi abadi).

Atas dasar emiten atau penerbit dibedakan, pertama, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti obligasi RI tahun 1950 yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, obligasi DT I dan kota madya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, serta obligasi tahun 1954,1955 dan 195 yang diterbitkan oleh BUMN, Obligasi Jasa Marga dan obligasi Bank Pembangunan Indonesia. Kedua, obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta, seperti participing bonds (pemilik obligasi selain memperoleh binga tetap juga memperoleh bagian dari keuntungan yan gdicapai perusahaan), clien bonds (obligasi yang diberikan kepada langganan perusahaan dalam rangka mengembangkan pemilikan effek kepada masyarakat), depenture bonds (obligasi yang tidak dijamin atau tanpa suatu jaminan).

D. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI OBLIGASI

Saat menelaah lebih jauh tinjauan hukum Islam terhadap transaksi obligasi ini, penulis sedikit mengalami kesulitan dalam menyesuaikannya dengan prinsip muamalah Islam. Kendala ini bukan hanya di karenakan bahwa jenis effek obligasi merupakan persoalan kontemporer akan tetapi lebih jauh adanya perbedaan kontras antara prinsip ekonomi Islam dengan prinsip ekonomi konvensional. Sehingga diperlukan analisa yang mendalam dan kecermatan berfikir dalam menjawab setiap celah-celah persoalan. Dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan transaksi obligasi ini, ada beberapa aspek penting yang akan penulis sorot, pertama, prinsip-prinsi[ jual beli menurut hukum Islam, kedua, perbandingan transaksi obligasi dengan bentuk-bentuk muamalah dalam Islam, ketiga, bagaimana keberadaan unsure bunga (riba) di dalam transaksi obligasi .

a. Prinsip-prinsip jual beli menurut hukum Islam

a. Suka sama suka, berdasarkan firman Allah sebagai berikut.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا انتكون تجارة عن تراض منكم (النساء : ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan cara jual beli yang suka sama suka di antara kamu (An-Nisa: 29)

b. Pelaku akad adalah orang yang berakal dan dapat membedakan dan memilih yang baik untuk dilakukan berdasarkan firman Allah :

وإن انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم (النساء: ٦)

Kemudian, jika kamu menganggap mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya (An-Nisa’: 6)

c. Cara pelaksanaan transaksi jual-beli berkenaan dengan perlunya pencatatan saksi dan neraca atau takaran berdasarkan firman Allah

إلا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبواها (البقرة: ٢۸۳)

Kecuali perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak mengapa kalau kalian tidak menjalankannya (al-baqarah: 283)

d. Objek transaksi tidak boleh yang haram baik menurut zat maupun sifatnya berdasarkan hadist berikut

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (متفق عليه).

Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, babi, dan patung-patung”.

عن ابى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرار (رواه مسلم).

Dari Abu Hurairah Ra berkata: “Rasulullah Saw mencegah jual-beli dengan lontaran batu kecil dan yang berunsur penipuan”

قال ابو هريرة احلت بيع الضكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يسبتو فى. قال : وخطب مزوان الناس فنهى عن بيعها (رواه مسلم).

Abu Hurairah telah berkata: engkau telah menghalalkan jual beli dokumen hutang, padahal rasulullah telah melarang jual beli makanan sehingga telah diterima penuh yang dihutangkan, lalu marwan berkata dan berkhutbah melarang orang-orang memperjual belikannya.

Dari seluruh prinsip hukum Islam mengenai jual beli sebagai mana tersebut diatas, maka yang sangat relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum transaksi jual-beli obligasi adalah hadist yang disebut terakhir.

b. Perbandingan transaksi obligasi dengan bentuk-bentuk muamalah lainnya

Bila ditelusuri dalam fikih muamalah Islam, tidak ditemui bentuk akad sebagaimana terdapat pada transaksi obligasi. Dalam hal ini penulis sependapat dengan tokoh kontemporer mesir Mahmud syaltut, yang berpendapat bahwa jenis effek obligasi tidak bisa disamakan dengan saham -untuk term fikih klasik bisa dikategorikan dengan syirkah al-‘inan juga tidak bisa disamakan dengan akan mudharobat yang dibolehkan Islam. Demikian juga halnya transaksi obligasi ini juga tidak dapat disamakan denga qirodh atau al-dain (hutang piutang) meskipun tidak bisa disamakan, bukan berarti transaksi obligasi ini tidak memiliki sisi-sisi persamaan dengan mudharobat dan qirodh.

Dalam akad syirkah dan mudarobah, para pelaku bisa ikut serta dalam kepemilikan perusahaan, begitu pula memungkinkan untk mendapatkan untung dan rugi. Sedangkan dalam obligasi pihak penyandang dan (investor) hanya memberi pinjaman kepada emiten yang menerbitkan obligasi dengan imbalan bungan tertentu dan dalam limit waktu tertentu pula. Oleh sebab itu. Titik focus ulama dalam masalah ini berkaitan dengan adanya imbalan bungan pada obligasi tersebut. Adapun istilah obligasi dalam term fikih kontemporer, pendapat Abd al-Aziz Fahmi Haikal, disebut al-asnad, yaitu.

“surat atau kertas berharga yang diterbitakan oleh pemerintah yang memiliki jangka waktu lama atau pemerintah diharskan membayar nominal pinjaman setelah melalui jangka waktu tertentu, dan tidak dibenarkan bagi peminjam menukar jumlah bunga tetap sampai beralihnya bunga pokok pinjaman kepada pemilik modal”

Disamping kata al-sanad, penyebutan untuk effek obligasi disamakan dengan syahadah al-istismar, yaitu surat berharga (chek) yang dapat diinventarikan. Pakar ekonomi Islam mesir. Ali Jaml al-din, mendefinisikan syahadah al-istismar sebagai surat berharga yang menetapkan hak bagi pemilik modal untuk meminjam dana bagi depeson dimana pihak peminjam tunduk aturan pengembalian dana tersebut keapda pemilik modal.

c. Unsur bunga (riba) dalam transaksi obligasi

Tanggapan pro dan kontra terhadap kasus fikih kontemporer cukup menarik untuk disimak, karena para ulama fikih memberikan komentar yang beragam namun, perlu diperhatikan, bahwa pada dasarnya ulama sepakat setiap pernyataan modal yang didalamnya terdapat unsure riba (bunga) diharamkan termasuk efek obligasi.

Sebagaimana diketahui, garis tengah pemisah sistem Islam denga konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) dalam konsep Islam. Riba dilarang, sedangkan jual beli dihalalkan. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Untuk itulah silam secara tegas mengedepankan prinsip-prinsip berikut dalam melakukan akad (transaksi):

a. larangan riba (bunga) dalam berabgai transaksi.

b. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut Islam.

c. Memberikan zakat

Agar lebih terarah dan dipahami, penulis akan menampilkan pengertian riba. Secara bahasa riba berarti al-ziyadah atau tambahan dan al-fadl atau kelebihan, sebagai mana firman Allah;

وإن أنزلنا عليه المآء اهزنت وربت …

Maka apabila kami turunkan air diatasnya, niscaya bergerak dan subur (QS. 41:39)

Wahab al-zuhaili menampilkan definisi riba al-nasi’ah berangkat dari pendekatan pemahaman ulama klasik sebagai berikut;

ان ريا السيئة هو تأخر الدين فى مقابل الريادة على مقادر الأصلى

Riba An-nasi’ah adalah mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok

Dalam beberapa decade, tidak ada masalah yang muncul menyangkut pemahaman tentang riba nasi’ah dikalangan ulama. Karena itu perhatian meraka tertuju kepada benda-benda yang boleh atau tidak bolah diakadkan secara riba. Sebuah hadist yang menjadi sandaran ulama untuk menerangkan riba adalah :

عن عبادة الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ….

Hadits dari Ubadah, Ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda, “memperjual belikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, haruslah sama, seimbang dan tunai. Apabila jenis yang diperjual belikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu, boleh berlebih asal dengan tunai.

Setelah memperhatikan hadist diatas, jelaslah bahwa objek yang dilarang itu adalah adanya kelebihan dari jual-beli benda yang sejenis. Para ulama berbeda dalam melihat jenis apa saja yang dilarang. Ulama Hanafiyah dan Hambaliah berpendapat bahwa emas dan perak merupakan symbol barang tambang dan keempat jenis lainnya merupakan jenis barang tambang yang ditakar. Ulama Malikiah dan syafi’iah berpendapat bahwa emas dan perak symbol dari uang sedang keempat jenis lainnya merupakan symbol makanan. Artinya, bagi golongan pertama, hutang benda sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan ketika melunasinya atau pengangsuran. Bagi golongan kedua, kelebihan tidak boleh terjadi pada hutang benda sejenis berupa uang atau makanan.

Dunia modern dewasa ini, telah membawa dampak bagi perkembangan ekonomi global, sehingga peranan uang sebagai standar harga dan sarana pertukaran barang semakin kuat. Karena itu, objek yang terdapat pada riba dahulu berkembang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Semua yang menyangkut taransaksi baik yang melibatkan masalah modal dan pinjaman, hutang, valuta asing dari tangan ketangan dimana terdapat kemungkinan kelebihan atas pinjamana komoditas pokok, dinyatakan mengandung unsure riba yang diharamkan. Begitu pula halnya transaksi obligasi. Penulis berpendapat bahwa selama transaksi mengarah pada bentuk riba yang berlipat ganda dan merugikan pihak lainnya maka transaksi obligasi diharamkan (firman Allah surat Ali Imran ayat 130).

Negara Indonesia menjelang akhir abad ke-20 dilanda oleh krisis yang berkepanjangan. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak juli 1997 semakin memperbruk struktur perekonomian Indonesia, bahkan kini tengah mengalami krisis yang bersifat multidimensional. Mencermati kondisi ini, pemerintah Indonesia mencoba melirik sumber dana lainnya untuk merekostruksi bangunan ekonomi nasional yang semakin sembrawut. Hal ini ditandai dengan munculnya obligasi pemerintah yang digunakan untuk merekapitulasi Bank-bank sakit.

Bila ditelusuri ‘illat pengharaman riba sebagai mana uraian penulis diatas, dan dikaitkan dengan kondisi krisis yang dialami indonesia, maka akan muncul suatu perubahan ketentuan hukum. Bahwa disadari munculnya bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang beragam mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai. Apa yang dahulu dianggap telah baku, kini dipertanyakan lagi keabsahannya. Kalau dahulu setiap tambahan atas pinjaman dipastikan mendatangkan kesengsaraan dan pelakunya danggap berbuat zalim, kini dipertanyakan bungan yang terdapat dalam obligasi disatu sisi terperangkap dalam formula riba, tetapi disisi lain mendatangkan keuntungan, apalagi bagi Negara Idonesia seperti yang penulis gambarkan diatas.

Obligasi dalam sistem ekonomi konvensional memberikan gambaran sebagai sebuah alternative yang ada untuk investasi. Investasi merupakan sumber permodalan bagi suat Negara atau perusahaan yang menerbitkan obligasi, yang tentu bertujuan mendapatkan keuntungan. Artinya, investasi melalui transaksi obligasi dengan keuntungan yang diperoleh dimaksudkan untuk memperbaiki struktur perekonomian Negara. Dalam hal ini investor bisa memiliki dua fungsi, bisa sebagai distributor (pengedar effek) dan jgua sebagai pencari keuntungan. Para investor dalam melaksanakan kegiatannya menjalankan fungsinya masing-masing.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa bila suatu kondisi darurat dan hajat yang mendesak, maka hukum asal menempati hukum dalam kondisi darurat atau hajat tersebut, karena sesuatu dalam keadaan darurat itu berada pada posisi terpaksa, sesuai dengan firman allah :

وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه (الانعام: ۱۱۹)

Dan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرورة تبيح المحظورات

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa adanya kondisi darurat mengakibatkan taransaksi obligasi dibenarkan sepanjang keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Dan apabila kesulitan tersebut telah lenyap, maka hukumnya kembali pada ketentuan semula hal ini penulis dasarkan ada kaidah fikih :

وما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

Dengan demikian, keuntungan baik melalui laba bersih atau keutungan transaksi obligasi semata-mata dipergunakan untuk mengatasi suatu bentuk kesulitan yang berada di posisi darurat. Dengan kembali normalnya kondisi sulit itu. Maka sumber pembiayaan prekonomian menggunakan instrument lainnya yang benar-benar bebas dari bunga.

Penulis mempunyai pandangan diatas, sebagai sebuah tanggapan balik terhadap adanya pendapat bahwa hukum obligasi berada pada posisi syubat. Bahwa dalam keadaan tertentu dapat saja terjadi kerugian dari pihak debitur. Walau kemungkinan kecil. Ini merupakan indikasi terhadap larangan obligasi menurut pendapat tersebut. Sedangkan kebolehannya, bila debitur beruntung. Atas dasar ini pendapat yang mengemukakan bahwa obligasi syubat. Penulis berpendapat bahwa adanya indicator untung rugi bukanlah termasuk kepada bagian struktur modal melalui obligasi, tetapi pada effek saham, melalui suplly and demand.

E. KESIMPULAN

1. Prinsip-prinsip jual beli menurut hukum Islam adalah Suka sama suka; Pelaku akad adalah orang yang berakal dan dapat membedakan dan memilih yang baik untuk dilakukan; Cara pelaksanaan transaksi jual-beli berkenaan dengan perlunya pencatatan saksi dan neraca atau takaran; Objek transaksi tidak boleh yang haram baik menurut zat maupun sifatnya

2. Perbandingan transaksi obligasi dengan bentuk-bentuk muamalah lainnya adalah akad syirkah dan mudarobah, para pelaku bisa ikut serta dalam kepemilikan perusahaan, begitu pula memungkinkan untk mendapatkan untung dan rugi. Sedangkan dalam obligasi pihak penyandang dan (investor) hanya memberi pinjaman kepada emiten yang menerbitkan obligasi dengan imbalan bungan tertentu dan dalam limit waktu tertentu pula.

3. Unsur bunga (riba) dalam transaksi obligasi adalah keuntungan baik melalui laba bersih atau keutungan transaksi obligasi semata-mata dipergunakan untuk mengatasi suatu bentuk kesulitan yang berada di posisi darurat. Dengan kembali normalnya kondisi sulit itu. Maka sumber pembiayaan prekonomian menggunakan instrument lainnya yang benar-benar bebas dari bunga.

Syauki Ahmad.D, Al-Islam wa al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah, (Riyadh: Daar al-Fikr al-Arabi, 1979),. H. 234

Gerald Meier, Leading Issus in Econ. Development, (New York:Oxford University Press, 1976)., h. 35

Edilius dan Sudarsono, kamus Ekonomi, Uang dan Bank, (Jakarta :PT.Rineka Cipta, 1994), h. 207

A. Setiadi, Obligasi Dalam Persepektif Hukum Indonesia,(Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1996),h 1

Ibid,h 1

Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti,Pasar Modal, keberadaan dan Manfaatnya, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992), h.55

GST.Eko Bawantoro,Belajar Memahami Pasar Modal Sesuai Peratuaran BAPEPAM (Solo :CV Aneka, 1996),h. 34

Nopirin,Ekonomi Moneter, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta,1998), Jilid II, h. 118

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK. 013/1990 pasal 1 butir 34

Obligasi pada perinsipnya merupakan instrument pasar modal yang berjangka waktu panjang, namun bisa saja dibagi menjadi jangka waktu pendek (0-5 tahun), menengah (5-15 tahun), dan jangka panjang (15-30 tahun).

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 183f

Ibid

Junaedi, Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990).

Al-San’ani, subul al-salam, (Bandung : Baktabah Dahlan, {t.th}), juz. Ke-3 h.5

Al-Nawawi, shohihul Muslim, (Mesir: Maktabah Misriyah, {t.th}), juz. Ke-10, h.156-157

Ibid., h.171

Mahmud syaltut, al-Fatwa, ({t.t} :Dar al-Qalam, {t.th}), h.355

Abd al-Aziz Fahmi Haikal, Mausu’ah al-Mushtalahat al-Iqtisodiyah, (Beirut : Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1986),h.100

M. Shalah M. al-Shawi, Muskilah Al-Istimar Fi Al-Bunuk Al-Islamiyah, (Mesir: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah,1986),h.100

Zainul Arifin,Memahami Bank Syari’ah, (Jakarta: Alvabet, 1999),h. 29

Wahbah al-Zuhaili,al-fiqh al-islami wa adiillatuhu, (Syiria: Dar al-fikr,1989),h.719

Al-san’ani, op.cit, juz II, h.37

Wahbah al-zuhaili, op.cit., h. 676,684,686 dan 689

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s