ANALISIS EVALUATIF TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. PENDAHULUAN
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan kebijakan pendidikan yang amat populer. Para pejabat sering menyampaikannya dalam berbagai kesempatan pidato di depan para guru dan kepala sekolah. Bahkan orangtua siswa pun telah banyak mengenalnya dari pengurus Komite Sekolah atau memperolehnya dari kesempatan pelatihan.
Tetapi, apakah semua pemangku kepentingan (stakeholder) itu mamang benar-benar memahami apa dan bagaimana MBS dilaksanakan di sekolah? Istilahnya memang cukup singkat dan padat. Kalau dibalik, MBS menjadi nama aslinya, yaitu School-Based Management (SBM).
MBS terlahir dengan beberapa nama yang berbeda, yaitu tata kelola berbasis sekolah (school-based governance), manajemen mandiri sekolah (school self-manegement), dan bahkan juga dikenal dengan school site management atau manajemen yang bermarkas di sekolah. Istilah-istilah tersebut memang mempunyai pengertian dengan penekanan yang sedikit berbeda. Namun, nama-nama tersebut memiliki roh yang sama, yakni sekolah diharapkan dapat menjadi lebih otonom dalam pelaksanaan manajemen sekolahnya, khususnya dalam penggunakaan 3M-nya, yakni man, money, dan material.
Singkat kata, ruh MBS sesungguhnya adalah pemberian otonomi kepada sekolah dalam pelaksanaan manajemen. Penyerahan otonomi dalam pengelolaan sekolah ini diberikan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, maka Direktorat Pembinaan SMP menamakan MBS sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
Terkait dengan penerapan MBS, pertanyaan yang sering diajukan adalah apa sebenarnya konsep MBS itu dan Sejauh mana implementasi dari Konsep MBS? apa saja yang menjadi penghalang? dan peluang apa yang bisa di manfaatkan dalam penerapan MBS tersebut? Makalah singkat ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut.

B. KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Catatan: sumber daya terbagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, bahan/material, dan uang); input manajemen terdiri dari tugas, rencana, program, limitasi yang terwujud dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Pengertian manajemen tersebut, dapat dilukiskan seperti pada Gambar 1 berikut, dengan keterangan: SDM-M (sumberdaya manusia manajer) mengatur sumber daya manusia pelaksana (SDM-P) melalui input manajemen yang terdiri dari (T = Tugas; R = Rencana, P = Program; T3 = Tindakan Turun Tangan; K = Kesan) agar SDM-P menggunakan jasa manusianya (Jm) untuk bercampur tangan terhadap sumber daya selebihnya (SD-slbh), sehingga proses dapat berlangsung dengan baik untuk menghasilkan output.
Berbasis berarti “berdasarkan pada” atau “berfokuskan pada”. Sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan “bekal kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifikasi untuk barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja).
Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk “memberdayakan” sekolah, terutama sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya), melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan.
Ciri-ciri sekolah yang “berdaya” pada umumnya: tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan rendah; bersifat adaptif dan antisipatif/proaktif sekaligus; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dsb.); bertanggungjawab terhadap hasil sekolah; memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen (T,R,P,L,T3,K) dan sumber dayanya; kontrol terhadap kondisi kerja; komitmen yang tinggi pada dirinya; dan dinilai oleh pencapaian prestasinya. Selanjutnya, bagi sumber daya manusia sekolah yang berdaya, pada umumnya, memiliki ciri-ciri: pekerjaan adalah miliknya, dia bertanggung jawab, dia memiliki suara bagaimana sesuatu dikerjakan, pekerjaannya memiliki kontribusi, dia tahu posisinya dimana, dia memiliki kontrol terhadap pekerjaannya, dan pekerjaannya merupakan bagian hidupnya.
Contoh-contoh tentang hal-hal yang dapat memberdayakan warga sekolah adalah: pemberian tanggung jawab, pekerjaan yang bermakna, memecahkan masalah pekerjaan secara “teamwork”, variasi tugas, hasil kerja yang terukur, kemampuan untuk mengukur kinerjanya sendiri, tantangan, kepercayaan, didengar, ada pujian, menghargai ide-ide, mengetahui bahwa dia adalah bagian penting dari sekolah, kontrol yang luwes, dukungan, komunikasi yang efektif, umpan balik bagus, sumber daya yang dibutuhkan ada, dan warga sekolah diberlakukan sebagai manusia ciptaan-Nya yang memiliki martabat tertinggi.
Lunenburg C Fred and Ornstein C Allan menemukan empat model MBS dari hasil penelitiannya, yaitu:
1. Kontrol administratif, kepala sekolah dominan sebagai representasi dari administrasi pendidikan.
2. Kontrol profesional, pendidik menerima otoritas.
3. Kontrol masyarakat, kelompok masyarakat dan orangtua peserta didik, melalui Komite Sekolah, terlibat dalam kegiatan sekolah.
4. Kontrol secara seimbang, orangtua siswa dan kelompok profesional (kepala sekolah dan pendidik) saling bekerja sama secara seimbang.
Keempat model MBS tersebut sebenarnya merupakan berbagai varian yang muncul dalam proses pemberian otonomi. Pada awal pemberian otonomi, model yang pertama (kepala sekolah dominan) telah lahir dengan sosok sebagai raja-raja kecil yang berkuasa di berbagai satuan organisasi, termasuk kabupaten/kota sampai dengan satuan pendidikan sekolah. Model kedua, para guru telah dilibatkan dalam manajemen sekolah. Model ketiga, masyarakat dan orangtua siswa telah dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Model keempat adalah model ideal yang diharapkan. Model keempat ini merupakan model hubungan sinergis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang diharapkan dapat mendongkrak upaya peningkatan mutu pendidikan.
Negara Inggris Raya, New Zealand, beberapa negar bagian di Australia, dan Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali pada tahun 1970-an telah menerapkan kebijakan MBS dalam agenda pembangunan pendidikannya. Pada tahun 1990-an, kebijakan MBS kemudian diadopsi di negara-negara Asia, termasuk wilayah Hongkong, Sri Langka, Korea, Nepal, dan dunia Arab. Daerah Eropah Timur, revolusi politik pada tahun 1990-an telah menimbulkan perubahan dalam kebijakan pendidikan, yang kemudian merambat ke daerah Afrika, kawasan Latim Amerika, dan negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Penerapan MBS, baik di negara maju, apalagi di negara yang sedang berkembang, mengalami pro dan kontra, dan bahkan dilema.
Pariwisata Nusantara Jaya menegaskan bahwa dipilihanya MBS untuk pendidikan dasar dan menengah diyakini akan mempermudah pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Sebab MBS mengandung ciri-ciri :
1. Otonomi yang kuat pada tingkat sekolah
2. Peran serta aktif masyarakat dalam pendidikan
3. Proses Pengambilan Keputusan yang demokratis dan berkeadilan
4. Menunjung tinggi akuntabilitas
5. Transparansi dalam setiap kegiatan pendidikan.
Para ahli sepakat, bahwa MBS harus dapat menjadi dasar pijakan bagi pengelolaan pendidikan dan hendaklah dengan strategi berikut:
A. Sekolah harus memiliki otonomi empat hal; 1) dimilikinya kekuasaan dan kewenangan; 2) Pengembangan pengetahuan yang berkesinambungan; 3) akses informasi ke segala bagian, dan 4) pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berhasil.
B. Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, dalam proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-instruksional.
C. Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif.
D. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.
E. Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawbanya secara sungguh-sungguh.
F. Adanya guidelines (garis pedoman) dan departemen terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines itu jangan sampai berupa peraturan- peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah.
G. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.
H. Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapatan kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa.
I. Implementasi diawali dengan sosialisasi dan konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan – perbaikan.
Di samping potensi untuk berhasil yang dimiliki sistem MBS, juga dikemukakan empat macam kegagalan implementasi, yaitu: a. Sekolah mengadops model apa adanya tanpa upaya kreatif. b. Kepala sekolah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi seluruh anggota dewan sekolah. c. Kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak dan cenderung semena-mena. d. Menganggap bahwa MBS adalah hal biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan, MBS akan bisa dinilai hasilnya setelah Iebih dan empat tahun berjalan. Mengemukakan bahwa school baser management merupakan suatu perubahan bagaimana school district (sekolah di suatu daerah dibentuk, bagaimana mengatur kewenangan dan tanggung jawab antara daerah dengari sekolah-sekolah. Hal itu merupakan peranan dan tanggung jawab dan staf dalam sekolah itu dan bagaimana kantor sekolah daerah itu diatur organisasinya sesuai dengan ukuran, peranan dan tanggung jawab. Tanggung jawab profesional menggantikan aturan birokrasi.
Sekolah-sekolah dalam daerah itu menyelesaikan struktur baru ini dalam dua cara 1) meningkatkan otonomi melalui beberapa jenis melepaskan din dan hambatan peraturan-peraturan dan 2) memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan dengan kelompok-kelompok stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan) dan sekolah yang utama, termasuk guru-guru, para orang tua siswa, para siswa dan anggota-anggota masyarakat lain. Untuk meningkatkan keikutsentaan dalam pengambilan keputusan, biasanya sekolah membentuk dewan sekolah dengan wakil-wakil dan kelompok dari kelompok stakeholder utama dan sekolah dengan cara dan tanggung jawab berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.
Beberapa dewan terdiri dan para guru yang dipilih dan seluruh staf pengajar atau dengan tingkat kelas atau dengan departemen. Dewan lain bisa juga disusun atas anggota-anggota dan panitia-panitia yang telah ada seperti panitia kurikulum, dan tenaga pengajar atau dan panitia penyusun biaya. Pada beberapa sekolah maka semua staf pengajar mewakili dewan. Di sekolah-sekolah di Amerika Serikat sangat banyak ragam dewan tersebut. Umpamanya, untuk menyusun MBS terdiri dan para orang tua siswa, guru-guru, warga kota, para kepala sekolah di sekitar sekolah itu, merupakan upaya untuk memperbaiki persekolahan. Kekuasaan berpindah dan kantor pusat yang luas cii setiap sekolah dan suatu birokrasi yang biasanya berorientasi komando berubah menjadi desentralisasi dan model demokrasi.
Pada dasarnya, mengubah pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah bukanlah merupakan one-shot and quick-fix, akan tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan persekolahan. Oleh karena itu, strategi utama yang perlu ditempuh dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut:
a. Mensosialiasikan konsep manajemen berbasis sekolah keseluruh warga sekolah, yaitu guru,siswa, wakil-wakil kepala sekolah, konselor, karyawan dan unsur-unsur terkait lainnya (orangtua murid, pengawas, wakil kandep, wakil kanwil, dsb.) melalui seminar, diskusi, forum ilmiah, dan media masa. Hendaknya dalam sosialisasi ini juga dibaca dan dipahami sistem, budaya, dan sumber daya sekolah yang ada secermat-cermatnya dan direfleksikan kecocokannya dengan sistem, budaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah.
b. Melakukan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah dalam rangka mengubah manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. Tantangan adalah selisih (ketidaksesuaian) antara keadaan sekarang (manajemen berbasis pusat) dan keadaan yang diharapkan (manajemen berbasis sekolah). Karena itu, besar kecilnya ketidaksesuaian antara keadaan sekarang (kenyataan) dan keadaan yang diharapkan (idealnya) memberitahukan besar kecilnya tantangan (loncatan).
c. Merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi (butir 2). Segera setelah tujuan situasional ditetapkan, kriteria kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya ditetapkan. Kriteria inilah yang akan digunakan sebagai standar atau kriteria untuk mengukur tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya.
d. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Untuk mencapai tujuan situasional yang telah ditetapkan, maka perlu diidentifikasi fungsi-fungsi mana yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi antara lain: pengembangan kurikulum, pengembangan tenaga kependidikan dan nonkependidikan, pengembangan siswa, pengembangan iklim akademik sekolah, pengembangan hubungan sekolah-masyarakat, pengembangan fasilitas, dan fungsi-fungsi lain.
e. Menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity, and Threat). dilakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan situasional yang telah ditetapkan. Analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. yang dinyatakan sebagai: kekuatan, bagi faktor yang tergolong internal; peluang, bagi faktor yang tergolong faktor eksternal. Sedang tingkat kesiapan yang kurang memadai, artinya tidak memenuhi ukuran kesiapan, dinyatakan bermakna: kelemahan, bagi faktor yang tergolong faktor internal; dan ancaman, bagi faktor yang tergolong faktor eksternal.
f. Memilih langkah-langkah pemecahan (peniadaan) persoalan, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada persoalan, yang sama artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka tujuan situasional yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar tujuan situasional tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut langkah-langkah pemecahan persoalan, yang hakekatnya merupakan tindakan mengatasi makna kelemahan dan/atau ancaman, agar menjadi kekuatan dan/atau peluang, yakni dengan memanfaatkan adanya satu/lebih faktor yang bermakna kekuatan dan/atau peluang.
Berdasarkan langkah-langkah pemecahan persoalan tersebut, sekolah bersama-sama dengan semua unsur-unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. Sekolah tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah idealnya, sehingga perlu dibuat sekala prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang.
Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek manajemen berbasis sekolah. Dalam pelaksanaan, semua input yang diperlukan untuk berlangsungnya proses (pelaksanaan) manajemen berbasis sekolah harus siap. Jika input tidak siap/tidak memadai, maka tujuan situasional tidak akan tercapai. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan adalah pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, dan pengelolaan proses belajar mengajar.
Pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil manajemen berbasis sekolah perlu dilakukan. Hasil pantauan proses dapat digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan penyelenggaraan dan hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan situasional yang telah dirumuskan. Demikian kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, sehingga proses dan hasil manajemen berbasis sekolah dapat dioptimalkan.

C. IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Implementasi MBS secara benar akan memberikan dampak positif terhadap perubahan tingkah laku warga sekolah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Berdasarkan 9 kewenangan yang diserahkan kepada sekolah, maka hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan warganya adalah seperti diuraikan berikut ini.
1. Perencanaan dan Evaluasi
a. Salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebelum merencanakan program peningkatan mutu sekolah adalah mendata sumber daya yang dimiliki sekolah (sarana dan prasarana, siswa, guru, staf administrasi, dan lingkungan sekitar, dll)
b. Menganalisis tingkat kesiapan semua sumber daya sekolah tersebut
c. Berdasarkan data dan analisis kesiapan sumber daya, kepala sekolah dengan warga sekolah secara bersama-sama menyusun program peningkatan mutu sekolah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
d. Menyusun skala prioritas program peningkatan mutu untuk program jangka pendek yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan
e. Menyusun RAPBS untuk program satu tahun ke depan
f. Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan program sekolah bersama dengan warga sekolah
g. Melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program sekolah secara jujur dan tranparan kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan terus-menerus
h. Melakukan refleksi diri terhadap semua program yang telah dilaksanakan
i. Melatih guru dan tokoh masyarakat dalam implementasi MBS
j. Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi
2. Pengelolaan Kurikulum
a. Standar kurikulum 2004 yang akan diberlakukan telah ditentukan oleh pusat, sekolah sebelum menjabarkan kurikulum tersebut harus terlebih dahulu Pemahaman kurikulum (silabus, materi pokok)
b. Mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum
c. Mencari bahan ajar yang sesuai dengan materi pokok
d. Menyusun kelompok guru sebagai penerima program pemberdayaan
e. Mengembangkan kurikulum (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional.
f. Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.
3. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar
Proses belajar mengajar merupakan aktifitas yang sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah. Disinilah guru dan siswa berinteraksi dalam rangka transfer ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh guru di kelas. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat:
a. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa
b. Mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
c. Jumlah siswa per kelas tidak lebih dari 40 siswa
d. Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar
e. Memanfaatkan lingkungan dan sumber daya lain di luar sekolah sebagai sumber belajar
f. Pemanfaatan laboratorium untuk pemahaman materi
g. Mengembangkan evaluasi belajar untuk 3 ranah (cognitif, afektif, psikomotorik)
h. Mengembangkan bentuk evaluasi sesuai dengan materi pokok
i. Mengintegrasikan life skill dalam proses pembelajaran
j. Menumbuhkan kegemaran membaca
4. Pengelolaan Ketenagaan
a. Menganalisis kebutuhan tenaga pendidikan dan non kependidikan
b. Pembagian tugas guru dan staf yang jelas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya
c. Melakukan pengembangan staf melalui MGMP, seminar, dll
d. Pemberian penghargaan (reward) kepada yang berprestasi dan sangsi (punishment) kepada yang melanggar
e. Semua tenaga yang dibutuhkan tersedia di sekolah sesuai dengan analisis kebutuhan
5. Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan)
a. Mengetahui keadaan dan kondisi sarana dan fasilitas
b. Mengadakan alat dan sarana belajar
c. Menggunakan sarana dan fasilitas sekolah
d. Memelihara dan merawat kebersihan
6. Pengelolaan Keuangan
a. Semua dana yang dibutuhkan dan akan digunakan dimasukkan dalam RAPBS
b. Mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel
c. Pembukuan keuangan rapih
d. Ada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan
7. Pelayanan Siswa
a. mengidentifikasi dan membangun kelompok siswa di sekolah
b. Melakukan proses penerimaan siswa baru dengan transparan
c. Pengembangan potensi siswa (emosional, spiritual, bakat)
d. Melakukan kegiatan ekstra kurikuler
e. Mengembangkan bakat siswa (Olahraga dan seni)
f. Mengembangkan kreatifitas
g. Membuat majalah dinding
h. Mengikuti lomba-lomba bidang keilmuan dan non keilmuan
i. Mengusahakan beasiswa melalui subsidi silang
j. Fasilitas kegiatan siswa tersedia dalam kondisi baik
8. Hubungan Sekolah-Masyarakat
a. Membentuk Komite Sekolah
b. Menjaga hubungan baik dengan Komite Sekolah
c. Melibatkan masyarakat dalam menyusun program sekolah, melaksanakan, dan mengevaluasi
d. mengembangkan hubungan yang harminis antara sekolah dengan masyarakat
9. Pengelolaan Iklim Sekolah
a. Menegakkan disiplin (siswa, guru, staf)
b. Menciptakan kerukunan beragama
c. Menciptakan kekeluargaan di sekolah
d. Budaya bebas narkoba
Kebijakan MBS justru membawa masalah baru dalam penyelenggaraan sekolah, terutama bagi orang tua murid. Pungutan tidak terkontrol dan praktek korupsi makin merebak. Tidak mengherankan di tengah meningkatnya anggaran untuk sektor pendidikan, keluhan orang tua murid mengenai mahalnya biaya sekolah semakin banyak terdengar. Malah, Education for All Global Monitoring Report 2005 mencatat setidaknya 2 juta lebih anak di Indonesia putus sekolah, dan salah satu penyebabnya adalah faktor biaya.
Setidaknya ada beberapa penyebab otonomi sekolah melalui kebijakan MBS malah menjadi masalah baru. Pertama, pemberian otonomi hanya sampai pada tingkat kepala sekolah. Kondisi ini memungkinkan bagi birokrasi pendidikan untuk melakukan kontrol, karena melalui Kepmen Nomor 162/U/2003, pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah masih menjadi kewenangan mereka. Walau kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan, secara struktural posisinya berada di atas komponen sekolah lainnya, seperti guru. Pelimpahan otonomi membuat kewenangan yang dimilikinya sangat besar. Apalagi belum ada mekanisme yang bisa memaksa kepala sekolah melibatkan orang tua murid dan guru dalam pembuatan kebijakan akademis apalagi finansial.
Adanya komite tidak banyak membantu dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di sekolah. Proses pembentukannya yang top-down sangat mempengaruhi bagaimana lembaga tersebut bekerja. Penentuan komite umumnya tidak atas inisiatif guru atau orang tua murid, tapi atas prakarsa kepala sekolah dengan cara mengubah BP3 atau menunjuk orang-orang yang dipercayainya. Maka keberadaan komite semakin membuat timpang karena lebih banyak bekerja untuk kepala sekolah dengan menjadi “tukang stempel”-nya. Akhirnya, bisa disimpulkan bahwa otonomi dalam penyelenggaraan sekolah belum berjalan. Birokrasi pendidikan, terutama dinas tingkat kecamatan ataupun kabupaten/kota, masih memegang kendali atas kepala sekolah yang dengan sendirinya telah menguasai kendali sekolah.
Kedua, dalam kebijakan MBS, pemerintah sepertinya lebih mendorong privatisasi dibanding partisipasi. Ketika awal memperkenalkan kebijakan MBS kepada publik melalui iklan layanan masyarakat, pemerintah mencitrakan partisipasi dalam sekolah berarti memberi sumbangan secara material. Pada prakteknya memang yang dijadikan prioritas mobilisasi dana masyarakat, bukan menguatnya partisipasi dalam pengelolaan sekolah.
Ironisnya, dana yang keluarkan oleh masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan sekolah. Ada di antaranya yang mengalir ke kantong dinas pendidikan. Dalam temuan Indonesia Corruption Watch, banyak sekolah yang secara formal memberi alokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah bagi dinas atau menyediakan dana taktis untuk menjamu dan memberi uang transpor pegawai dinas yang berkunjung ke sekolah.
Pada akhirnya, kebijakan MBS yang menghasilkan otonomi setengah hati tidak memberi perubahan dalam manajemen pengelolaan sekolah. Semua keputusan dilahirkan secara top-down oleh birokrasi pendidikan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Tapi secara finansial aliran pendanaan malah dibuat bottom-up. Masyarakat secara tidak langsung dipaksa turut membiayai birokrasi pendidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Fasli Jalal dkk, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: Aditica Karya Nusa, 2001

Poernomosidi Hadjisarosa. 1997. Naskah 1: Butir-Butir untuk Memahami Pengertian Mengenali Hal Secara Utuh dan Benar (Bahan Kuliah STIE Mitra Indonesia)

Slamet PH. Menuju Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah. Makalah Disampaikann dalam Seminar Regional dengan Tema “Otonomi Pendidikan dan Implementasinya dalam EBTANAS” pada Tanggal 8 Mei 2000 di Universitas Panca Marga Probolinggo, Jawa Timur.

Lunenburg C Fred and Ornstein C Allan, Educational Administration Concept and Practices, Australia: Waswort, 2000

Mondy R Wyne and Premuxe Shane, Management, Concept, Practrice and Skill, New Jersey: Englewood Cliffs, 1995

David, Jane L. Synthesis of Research on School-Based Management. (Educational Leadership, Volume 46, Number 8, May 1989

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 2000. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Buku 1). Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Departemen Pendidikan Nasional,

Poernomosidi Hadjisarosa. 1997. Naskah 1: Butir-Butir untuk Memahami Pengertian Mengenali Hal Secara Utuh dan Benar (Bahan Kuliah STIE Mitra Indonesia).

Sumarno dkk, Otonomi Pendidikan. Kertas Kerja yang Dibahas di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Rangka Memberi Masukan kepada Menteri Pendidikan Nasional. 2000

3 comments on “ANALISIS EVALUATIF TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

  1. artikel tentang MBS ini sangat membantu terutama bagi orang-orang yang sangat membutuhkan data ini. kebetulan untuk skripsi saya mengambil judul tentang MBS ini. karena itu mohon bantuannya untuk terus meng-update tentang MBS di kota bandung ini. terutama penerapannya di sekolah-sekolah yang telah menjadi sekolah berbasis nasional dan internasional

  2. saya mendapat masukan membaca artikel anda karena saya masih belum banyak tahu soal MBS. Klo boleh, saya mau lagi bila ada artikel lain yang satu tema

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s