Muda Berkarya, Berkhidmat Pada Bangsa

Perbincangan tentang politik Islam di Indonesia menjadi penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, Islam adalah suatu agama yang ajarannya meliputi aspek politik. Karena itu, masalah politik bagi ummat Islam seringkali juga merupakan masalah agama. Konsekuensinya, masalah yang timbul tentu lebih rumit dari sekadar masalah politik. Kedua, penduduk mayoritas negeri ini menganut agama Islam, sehingga apapun yang menyangkut ummat Islam, juga menyangkut masalah bangsa, demikian juga sebaliknya. Ketiga, realitas politik, bahwa sepanjang sejarah Indonesia, Islam adalah salah satu kekuatan politik yang sangat berpengaruh di tanah air.
Kenyataan-kenyataan demikian memberi konsekuensi bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah menemukan sistem politik yang stabil dan dapat mengayomi kepentingan masyarakatnya tanpa keterlibatan atau dukungan nyata dari politik Islam, baik secara konsepsional maupun praksis. Sejarah telah menjelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka -bahkan juga pada masa penjajahan- gerakan politik Islam senantiasa mewarnai perpolitikan nasional. Tidak sedetik pun politik Islam pernah keluar dari panggung politik, namun yang terjadi adalah pasang surut dari dinamika politik Islam tersebut.
Perjalanan politik dari Orde Lama ke Orde Baru melahirkan dinamika pemikiran politik dari berbagai kekuatan politik yang ada. Dibandingkan dengan ideologi politik lainnya, maka golongan Islam adalah yang paling dinamis dalam formulasi gerakan politiknya. Paling tidak ada empat fenomena baru politik Islam di era reformasi: (1) PAN dan PKB sebagai partai terbuka, (2) Partai Keadilan Sejahtera, (3) Partai Bulan Bintang (4) Penegakan syariat Islam di Aceh, dan (5) Kelompok Islam ‘garis keras’. Dan, menurut hemat penulis, fenomena tersebut juga sekaligus merupakan penentu utama dari masa depan politik Islam di Indonesia.
Sangat menarik bahwa di era reformasi, Muhammadiyah, yang sesungguhnya merupakan ‘pewaris yang paling sah’ (paling dominan dalam kepengurusan partai) Masyumi, justru kadernya membentuk partai terbuka PAN (Partai Amanah Nasional). Selain tidak berasas Islam, partai ini juga terbuka untuk kalangan non muslim. Hal yang sama dilakukan oleh NU (Nahdlatul Ulama) dengan membentuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Apa sesungguhnya yang terjadi pada kedua ormas Islam terbesar ini? Kegagalan perjuangan politik Islam sejak awal kemerdekaan dan Orde Lama, bahkan penguasa kemudian memperlakukan tokoh-tokoh politik Islam ibarat ‘kucing kurap’ (istilah M.Natsir), dan represi politik zaman Orde Baru, mendorong generasi muslim 1970-an melakukan kajian kritis dan atau koreksi terhadap format politik generasi sebelumnya.
FENOMENA PKS DALAM POLITIK NASIONAL
Suatu kebetulan bahwa pada masa 1970-an bermunculan generasi muda Islam yang “well educated” (bahkan terjadi “booming” sarjana muslim untuk pertama kalinya). Mereka tersebar pada berbagai disiplin ilmu, dan sebagian dari mereka berbasis pendidikan pesantren. Dapat disebut beberapa nama seperti Nurcholish Majid, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Adi Sasono, Syafi’I Ma’arif, Dawam Raharjo dan lain-lain. Disamping bergelut dengan wacana kemodernenan, pada umumnya mereka memiliki ‘basic’ pengetahuan Islam yang memadai. Dari kedua latar belakang tersebut -yaitu kajian kritis terhadap politik Islam dan potensi intelektualitas yang mereka miliki- kemudian melahirkan pemikiran politik Islam baru, yang tidak lagi mengikuti pemikiran politik pendahulu mereka. Jika pendahulu mereka menekankan pendekatan formalistik- legalistik, mereka justeru menekankan pendekatan substansialistik. Cak Nur bahkan membuat jargon ‘Islam yes, partai Islam no’. Secara umum, pemikiran mereka melahirkan gerakan kultural, atau apa yang sering disebut ‘Islam kultural’.
Partai Keadilan Sejahter (PKS) –yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK)- adalah fenomena baru dalam politik Islam di Indonesia. Sebelum menjadi partai, massa PKS bergerak secara “underground” dengan apa yang biasa disebut “kelompok tarbiyah” yang (cenderung) berkiblat kepada Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan Al-Banna di Mesir. Represi rezim Orba terhadap ummat Islam yang makin meningkat pada tahun 1980-an, terutama dalam rangka mensukseskan asas tunggal Pancasila, justeru melahirkan kesadaran beragama di tengah ummat, teristimewa di lingkungan kampus- Perguruan Tinggi. Semangat untuk memahami ajaran Islam tumbuh subur di berbagai PT, terutama di ITB, IPB,UI,UGM dll. Salah satu kelompok yang paling berperan aktif dalam gerakan ini adalah “kelompok tarbiyah”. Itulah sebabnya mengapa basis utama dari massa PKS adalah kampus.
Barangkali karena latar belakang sebagai gerakan da’wah inilah sehingga PKS menyebut dirinya sebagai “partai da’wah”. Sampai saat ini PKS tetap mengandalkan kegiatan ‘tarbiyah’ sebagai alat rekruitmen anggota partai. Karena itu aktifis-aktifis, apalagi pengurus partai ini, dari pusat sampai ranting, secara umum memiliki pemahaman Islam yang relatif memadai. Dan karena berbasis di PT maka kualitas sumberdaya manusia di PKS secara rata-rata relatif cukup kualified. Karena gerakan tarbiyah di kampus PT baru dimulai pada 1980-an maka aktifis atau fungsionaris partai ini pada umumnya masih berusia muda, rata-rata di bawah 40 tahun. Mungkin antara lain karena faktor ini sehingga sebahagian orang menyebut PKS sebagai “partai masa depan”. Tapi barangkali alasan yang lebih substansial untuk itu adalah, di tengah meningkatnya gairah berislam masyarakat Indonesia dalam dekade terakhir, terutama di kalangan generasi muda, yang cenderung “fundamentalistik”, kehadiran PKS di pentas politik nasional dapat dianggap merepresentasikan mereka. Karena itu bukan tidak mungkin partai ini akan menjadi lebih besar di masa mendatang.
Terlepas dari itu, kehadiran kader-kader PKS dalam struktur kekuasan saat ini telah diakui oleh banyak pihak sangat memberi harapan, terutama karena mereka dapat menghindari jeratan lingkaran setan KKN.Tentang kualitas SDM, boleh jadi bahwa, dibandingkan dengan partai (berbasis) Islam lainnya, PKS adalah partai yang memiliki SDM paling siap untuk mengisi “pos kekuasaan”. Fastabiqul Khairat