PEMUDA DI TENGAH REALITAS POLITIK: Instrumen Pengabsah atau Instrumen Perubah
Era reformasi Indonesia, memberi andil dalam banyak perubahan tatanan bernegara (state) dan berbangsa (nation), terutama di bidang politik dalam kerangka bangunan sistem politik, yang ikut bersinggungan saling mempengaruhi perubahan tatanan budaya dan prilaku politik. Pemilihan umum dengan sistem multi partai misalnya — selain Pemilu 1955 — kembali diberlakukan pada pelaksanaan Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik. Dan pada Pemilu 2004, berdasarkan kebijakan KPU — menurutnya peserta pemilu sebelumnya berjumlah besar — jumlah partai politik diperkecil , yang kemudian hanya diikuti 24 kontestan.
Berdirinya partai politik — dalam jumlah cukup banyak dibanding sebelumnya — memberi dampak positif pada teraksesnya sejumlah kader-kader potensil untuk terlibat menjadi praktisi politik. Pada masa orde baru — berdasarkan fusi partai1 — hanya ada dua partai politik plus satu orsospol2 yang menjadi peserta pemilu, sehingga akses untuk terlibat didalamnya sangat terbatas dan tidak kondusif, dimana selama tiga dasawarsa sistem politik menjadi carut-marut akibat rekayasa politik orde baru yang memberlakukan sistem kepartaian hegemonik (hegemonic party system).3 Saatnnya di era reformasi sekarang ini, kader-kader potensil saatnya memiliki ruang lapang dan sudah tersedianya wadah untuk dapat mengartikulasikan gagasan-gagasan dan pemikiran politiknya, untuk membangun tatanan politik ke-Indonesia-an dalam sistem kepartaian yang kompetitif (competitive party system).
POLITISASI BIROKRASI DI ALAM DEMOKRASI
Birokrasi berasal dari kata bureau yang berarti kantor atapun dinas dan kata cracy yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, birokrasi berarti dinas pemerintahan. Webber mendeskripsikan sejumlah karakteristik birokrasi seperti berikut, pertama dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang jelas dan terinci. Kedua, organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hierarki dalam arti jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Ketiga, kegiatan organisasi jabatan ini dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan aturan-aturan ini ke dalam kasus-kasus yang khusus. Keempat, setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan hubungan yang formal dan impersonal, yakni tanpa perasaan benci atau simpati. Kelima, setiap pegawai dalam organisasi ini direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis, di gaji, dan di pensiun menurut pangkat dan kemampuan.
Baca entri selengkapnya »
Golput dan Pemilu 2009
Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di sejumlah daerah menunjukkan cenderung meningkatnya jumlah mereka yang tidak menggunakan hak memilih (golput). Dua pilkada terakhir di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, tingkat partisipasi masyarakat kurang dari 60 persen. Mengapa demikian dan sejauh mana fenomena golput mewarnai Pemilu 2009 mendatang?
Secara umum, ketidakhadiran sebagian masyarakat dalam memberikan suaranya dalam pemilu dan pilkada dapat dikategorikan atas dua kelompok. Pertama, karena faktor teknis seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak memperoleh kartu pemilih, dan alasan-alasan lain yang bersumber pada kekacauan manajemen pemilihan.
selengkapnya baca di Golput dan pemilu 2009
Lombok-Ranau: Kawasan Wisata Lampung Barat
Pengalaman perjalanan wisata tidak semata – mata terbentuk dari kualitas daya tarik wisata atau atraksi yang dikunjungi, namun sangat tergantung dan dipengaruhi juga oleh kualitas sistem layanan wisata sepanjang jalur pergerakan/perjalanan. Karena pengalaman wisatawan bermulai dengan perjalanan dari daerah asal, mengunjungi obyek, hingga merasakan pelayanan informasi, penginapan, makan minum, cinderamata dan sebagainya.
Lombok dari Atas
selanjutnya dapat di hunting di link berikut Kawasan Wisata
