“pegang teguhlah amanat K.H. Ahmad Dahlan, Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Berhati-hatilah kamu menjaga titipan itu, dengan sedikit bicara banyak bekerja. Muhammadiyah telah memodernisasi cara pengembangan Islam di seluruh tanah air Indonesia, mulai Sabang sampai Marauke telah berdiri cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Aku berpesan lagi kepada kamu sekalian: ”Jagalah, suburkanlah dan selamatkanlah Muhammadiyah, dengan rajin memelihara sekolah/Madrasah, rajin tabligh/dakwah dan rajin menambah amalan-amalan dalam bidang kemasyarakatan danpembangungan. Jangan mundur, jangan putusa asa karena kecewa, tapi jalan terus. Rawe-rawe rantas, malang-malang puntung, kita tetap membangun negara berbahagia, adil dan makmur, seluruh rakyatnya dilindungi pengampunan oleh Allah Yang Maha Besar”.
Pesan Bung Karno ini disampaikannya setelah menjadi anggota Muhammadiyah selama 21 tahun, Bung Karno masuk Muhammadiyah pada tahun 1938 di Bengkulu sekaligus mempimpin Departemen Pengajaran. Di Bengkulu ia bertemu dengan Konsul Muhammadiyah Bengkulu Hasan Din yang kemudian menjadi mertuanya. Dalam kepemimpinannya, banyak terjadi perubahan manajemen sekolah-sekolah Muhammadiyah termasuk perhatian terhadap guru-guru dalam bidang kesejahteraannya, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah di Bengkulu lebih tertib dan Maju ketika itu.
Muhammadiyah sebagai suatu persyarikatan swadana yang pada saat ini didukung oleh kurang lebih 30 juta anggota aktif di seluruh tanah air yang terdiri dari bermacam lapisan masyarakat di kota dan di desa. Keberadaan mereka sangata variatif, baik dari segi status sosial maupun dalam dinamikanya, hal inilah yang menyebabkan kemajuan dan ketercapaian cita-cita Muhammadiyah di setiap tempat berbeda-beda. Meskipun di satu sisi Muhammadiyah banyak memperoleh keberhasilan, seperti berkembangnya sekolah/madrasah Muhammadiyah, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah, Panti Asuhan serta berbagai macam bentuk Amal Usaha Muhammadiyah, yang keberadaannya sudah banyak di rasakan oleh Masyarakat, namun tentunya di sisi lain masih terasa kekurangannya.
Partai Politik ala Muhammadiyah; Perlukah?
Salah satu yang menjadi kekurangan Muhammadiyah dalam perspektif kebangsaan adalah peran politik yang lebih manifestatif, hal ini paling tidak bisa dilihat dari gerakan-gerakan dakwah warga Muhammadiyah melalui jalur politik yang hingga saat ini masih menyebar ke berbagai partai politik. Menarik untuk ditelaah lebih jauh mengenai peran politik Muhammadiyah ini, mengingat keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang tercatat cukup tua dan sudah teruji secara sosial di bumi nusantara ini. Terlebih di era reformasi, Muhammadiyah, yang sesungguhnya merupakan ‘pewaris yang paling sah’ (paling dominan dalam kepengurusan partai) Masyumi, justru kadernya membentuk partai terbuka PAN (Partai Amanah Nasional) dan terakhir kader mudanya juga membentuk Partai Matahari Bangsa (PMB) yang berasaskan Islam.
Persoalannya adalah sejauh mana keterjaminan dua partai yang didirikan oleh kader-kader Muhammadiyah ini mampu dan bisa diterima oleh warga Muhammadiyah sendiri?, sebab banyak kader-kader Muhammadiyah lainnya berkiprah diluar dua partai yang notabenenya adalah kader unggulan Muhammadiyah. Hal ini dirasa perlu untuk dikemukakan, karena hingga saat ini diskursus dan debat pendapat dari warga Muhammadiyah tentang peran politik Muhammadiyah masih terus terjadi, sehingga hal ini menurut penulis akan menghambat visi utama dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri.
Diskursus dan debat dikalangan Warga Muhammadiyah dalam hal keberadaan partai politik yang kelahirannya di bidani oleh kader unggulan Muhammadiyah paling tidak bisa dibagi ke dalam tiga kelompok besar; pertama, mereka yang menerima dan bahkan mendukung keberadaan partai sebagai media penyaluran aspirasi dirasa mutlak dan harus ada, terlebih kader Muhammadiyah memiliki potensi yang besar dan heterogen. Kedua, mereka yang menolak dan antipati terhadap keberadaan partai sebagai media penyaluran aspirasi dirasa tidak perlu dan justru keberadaannya akan berpengaruh besar terhadap eksistensi organisasi, sehingga ada kekhawatiran, jika kader Muhammadiyah terlibat dalam partai dengan mencatut nama organisasi (meski tidak secara dejure) justru akan berdampak pula terhadap organisasi besar ini. Ketiga, mereka yang permisif beranggapan bahwa ada atau tidaknya partai bukan masalah penting, sebab yang paling utama adalah kompetensi kader untuk menjalankan peran politiknya, artinya sejauh mana kader tersebut mampu memerankan dirinya sebagai kader bangsa, meski bukan melalui partai politik, sebab masih banyak garapan lain yang bisa dimanfaatkan. Perbedaan paradigma dikalangan warga Muhammadiyah ini bisa saja dimaklumi sebagai satu bentuk dinamika, tetapi jika hal ini dibiarkan maka konsekwensinya adalah akan terbentuk secara perlahan polarisasi dan friksi yang tentunya akan mengancam eksistensi persyarikatan.
Keberadaan partai politik yang dibidani oleh kader Muhammadiyah merupakan satu bentuk progresifitas dan dinamika yang positif bagi persyarikatan Muhammadiyah, meski demikian progresifitas dan dinamika tersebut harus dibangun di atas fondasi ’kesepahaman’ dikalangan warga. Artinya warga Muhammadiyah sendiri perlu dicerdaskan secara politik, sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka bibit-bibit perselisihan tidak akan bisa dihindari. Terakhir, perlu didiskusikan lebih lanjut bahwa sudah saatnya Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan mengubah paradigma gerakannya dengan membentuk partai politik Muhammadiyah atau paling tidak Muhammadiyah secara organisatoris perlu merekomendasikan sebuah partai yang pantas dan layak untuk didukung secara penuh. Fastabiqul Khairat

ABSTRAK

Setelah beberapa kali mengalami pergantian presiden, dapat difahami adanya pola kepemimpinan politik yang sama. Pembahasan tentang politik Islam di Indonesia menjadi penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, Islam adalah suatu agama yang ajarannya meliputi aspek politik. Kedua, penduduk mayoritas negeri ini menganut agama Islam. Ketiga, realitas politik bahwa sepanjang sejarah Indonesia, Islam adalah salah satu kekuatan politik yang sangat berpengaruh di tanah air. Lalu, bagaimanakah format politik Islam di Indonesia pada masa yang akan datang?. Perjalanan politik dari Orde Lama ke Orde Baru melahirkan dinamika pemikiran politik dari berbagai kekuatan politik yang ada. Golongan Islam adalah yang paling dinamis dalam formulasi gerakan politiknya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah fenomena baru dalam politik Islam di Indonesia. Basis utama dari massa PKS adalah kampus. Terlepas dari itu, kehadiran kader-kader PKS dalam struktur kekuasan saat ini telah diakui oleh banyak pihak sangat memberi harapan.

A. LATAR BELAKANG
Semenjak lengsernya kepemimpinan Soeharto, membawa dampak terjadinya reformasi atau tuntutan untuk kembali pada tujuan yang lebih baik di segala bidang khususnya bidang politik pertahanan sehingga ada ancaman integrasi bangsa baik ancaman fisik maupun non fisik. Problem yang masih mencemaskan kita sekarang ini adalah bagaimana mengisi ruang politik pertahanan itu sendiri yang telah dipengaruhi paham demokratisasi dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sudah semakin terbuka lebar. Paradigma baru dari Politik Militer (Tentara Nasional Indonesia) dimulai sejak tahun 1999 sampai saat ini diantaranya adalah paradigma politik menduduki, sekarang menjadi mempengaruhi. Politik mempengaruhi secara langsung menjadi mempengaruhi secara tidak langsung, kemudian ikut serta dalam mengisi kegiatan di bidang lain secara terbuka dan demo-kratis sedangkan Paradigma Sipil yang semula berkode etik Sapta Prasetya Korpri menjadi Panca Prasetya Korpri.
Refleksi lain dari ruang politik dan pengaruh demokratisasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini hampir empat kali mengalami perubahan/amande-men UUD 1945. Apakah tidak dikhawatirkan dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu akan menghilangkan jati diri (essensi) bangsa Indonesia serta krisis yuridiksi terhadap landasan idiil, konstitusionil, visionil, konseptionil serta operasional paradigma nasional Indonesia, sehingga dalam hal ini dapat mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai historis, kultur dan politik luar negeri yang bebas dan aktif di segala bidang, serta mengganggu stabilitas ketahanan nasional di Indonesia.
Prinsip Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibawa oleh Amerika Serikat belum tentu cocok dengan negara Indonesia. Karena demokratisasi Amerika mempunyai standar ganda yang artinya ke dalam memakai demokratisasi sesuai dengan ajaran HAM Bill Clinton dan The Universal Declaration of human right 1948, sedangkan standar ke luar lebih mendekati “ekspansif” yaitu bersifat memaksakan diri untuk menerapkan visi dan misinya ke negara lain yang di-datangi dan secara tidak lang-sung mempengaruhi kultur bangsa yang didatangi. Contoh yang dapat diambil dari kultur bangsa lain seperti Jepang yang terkenal dengan nasionalismenya, Cina dengan keuletan dan kerjasamanya dan Amerika dengan peradaban yang maju serta modern dengan demokrasinya. Tetapi semua ini ada batasnya. Namun kita jangan lengah dan tetap harus waspada dengan berpijak pada konsep Ketahanan Nasional, karena kita ketahui bahwa setiap ada gerakan selalu ada kepentingannya (ada visi tentu ada misi).
Problema yang dihadapi saat ini bukan hanya mengisi ruang, tetapi bagaimana mengoperasikan ruang itu secara benar. Meletakan harapan itu pada kalangan cendikiawan merupakan obsesi historis dari setiap perubahan. Kelompok kecil yang “terpilih” selalu diandalkan sebagai “agen perubahan”. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar energi politik yang dimiliki kelompok itu untuk dapat mendorong perubahan yang diusulkan serta seberapa homogen kelompok itu dalam memahami demokrasi. Bagaimanapun, dilihat dari aspek kesejarahan, kepemimpinan politik modern di Indonesia adalah hasil dari ekspansi rasionalisme Barat, seperti Amerika lewat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM-LSM) di Indonesia selalu menggembar-gemborkan HAM dan demokratisasi. Kendati sebetulnya hal itu merupakan suatu kontra finalis bagi politik kolonialisme. Bila politik etis di Hindia Belanda dilihat sebagai konsekuensi dan liberalisme Eropa pada abad ke-19, makin jelas bahwa “kepemimpinan politik” di Indonesia sejak awal abad ke-20 adalah suatu gerak sejarah yang didiktekan dari luar sistem sosio kultural kita. Gerak sejarah itulah yang pertama kali ditangkap denyutnya oleh sejumlah kecil Cendekiawan Pertahanan pribumi, kalangan yang kelak akan berpikir dan bekerja untuk sebuah Indonesia merdeka dan modern.
Ketahanan Nasional adalah merupakan suatu kondisi dinamisnya bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara kesatuan RI dari segala ancaman, gang-guan, hambatan dan tantangan (AGHT) dari luar maupun dalam negeri baik yang bersifat militerisme ataupun non militerisme yang akan meruntuhkan bangsa dan negara Indonesia secara menyeluruh. Pendiktean politik yang merupakan AGHT melalui kekerasan atau penanaman sistem dan nilai tidak mampu menguras habis alam pikiran kebudayaan asli bangsa Indonesia, apalagi menggantinya dengan kebudayaan lain. Sedangkan AGHT dari dalam untuk proses berpolitik adalah belum tercapainya lembaga “yudikatif yang bebas” seperti syarat ke-2 dari 6 syarat dasar pemerintahan yang demokratis ditandai dengan adanya rule of low (Hasil Deklarasi di Bangkok tahun 1965) sebagai berikut :
1. Perlindungan konstitusional bagi setiap Individu
2. Badan Kehakiman/yudikatif yang bebas dan tidak mengikat
3. Pelaksanaan pemilu yang baik
4. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
5. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education

B. TINJAUAN TERHADAP KEPEMIMPINAN POLITIK DI INDONESIA
Setelah beberapa kali mengalami pergantian presiden, dapat difahami adanya pola kepemimpinan politik yang sama. Orde baru memang tidak dimaksudkan untuk mempersiapkan lapisan pemimpin, yang mereka perlukan adalah para ahli cerdas, tapi tanpa visi. Maka cukup dengan peralatan birokrasi dan kawalan militer, efisiensi politik dapat dipertahankan begitu lama. Pendidikan kewarganegaraan adalah kurikulum yang aneh bagi sistem politik orde baru. Karena itu, sewaktu semua orang berebut keluar dari rumah orde baru, sebetulnya mereka masih buta huruf dalam soal demokrasi. Memang interupsi otoritanimisme selama periode demokrasi terpimpin dan orde baru telah mengubur kenangan pendek kultur politik plural di dasawarsa awal setelah kemerdekaan, setidak-tidaknya sampai pemilu 1955.
Dalam periode panjang interupsi otori-tarianisme itu, kultur politik sepenuh-penuhnya diusap kem-bali oleh daya inersia budaya politk Jawa yang hosmis (semua yang ada di jagat raya) dan sentralistis. Dalam pengakuan nilai semacam itu, dinamika politik nyaris tak terasa. Gegap gempitanya pemilu 1971, sebagai upaya kalangan cendekiawan pertahanan untuk menyebarkan ideologi modernisasi sebagai soko guru pembangunan nasional melalui Golkar, juga tidak me-ngubah kultur politik menjadi dinamis. Bahkan, pengerasan politik setelah itu menjadi sema-cam dampak yang tidak diha-dapkan dari misi ideologi modernisasi.
Sebaliknya, ideologi “Ratu Adil” tetap beredar dalam bawah sadar politik publik. Ini menerapkan mengapa para pemimpin kharis-matis yang seluruhnya dianggap ber”wahyu” akhirnya pergi begitu saja tanpa diiringi histeria para pendukungnya. Ideologi “Ratu Adil” bukan mengajarkan oposisi, melainkan kepasrahan yang nyaris fatal. Partai Komunis Indonesia sebagai contoh fatal sesungguhnya tidak cuma ditumpas oleh militer, tapi lebih oleh kepasrahan para pengikutnya yang menyadari bahwa takdir selalu mendahului niat. Kini, bila beban pembaruan itu hendak kembali dijatuhkan kepundak kalangan cendikiawan, pengulangan historis itu agaknya harus diperiksa lebih dulu dalam skema baru kebudayaan dan politik dunia serta paradoks-paradoksnya.
Konteks sosiologis pertama yang perlu dihitung adalah perubahan demografi yang telah berhasil mengubur “mitos angkatan” yang seluruhnya menguasai pola partisipasi politik kaum cendikiawan pertahanan. Pragmatisme hidup telah menjadi nilai baru bagi kalangan ini, melebihi semua ideologi perjuangan yang pernah ada dalam sejarah politik kaum cendikiawan di masa lalu. Artinya, kendali nada keadilan masih tetap tinggi diperdengarkan dalam orde reformasi, kebutuhan akan kepastian masa depannya sebagai individu sebetulnya telah menggantikan rasa kerakyatan yang rekat pada angkatan-angkatan sebelumnya.
Keadilan sebagai tema perjuangan cendikiawan sekarang ini, telah secara spesifik menuju pada makna yang lebih terukir, yaitu entitlement, yakni suatu tuntutan pemenuhan hak yang lebih individu sifatnya. Gejala ini memang pararel dengan perubahan wacana tentang ideologi, yang semakin memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal tanpa melalui tangga politik. Dan sudut pandang ini dapat dikatakan bahwa telah tercapai suatu tingkat otonomi politik cendekiawan pertahanan, dengan akibat cara pandangnya terhadap kekuasaan mengalami koreksi. Pluralisasi profesi dan intensifikasi kultur bisnis dalam masyarakat telah menempatkan politik dalam urutan normal perjalan karir individu. Politik tidak lagi dilihat sebagai “dens ex machina” yang siap mengubah nasib orang, tetapi sebagai suatu profesi baru yang harus dititi secara profesional juga. Namun, persis di belakang perkembangan nasional itu, sedang berlangsung juga gejala retradisionalisasi politik pada sebagian kalangan cendikiawan, yaitu aktifitas pendasaran aspirasi publik pada nilai-nilai komersial yang partikelir (swasta) sifatnya. Di sini politik dikonsepkan sebagai wilayah sakral yang harus diisi dengan satu nilai tunggal yaitu Pancasila dan digunakan untuk memastikan perwujudan suatu finalitas entah itu suatu ideologi transenden (bersifat ketuhanan) atau suatu doktrin monolitik .
Pandangan ini memperoleh momentum globalnya bersamaan dengan meluasnya debat tentang paham hak-hak asasi manusia, politik identitas, dan gagasan multikulturalisme. Di sini kita berhadapan dengan problem mutakhir dari sistem demokrasi itu sendiri. Di satu pihak demokrasi harus diisi oleh aturan-aturan publik yang dapat diakses secara sama oleh semua warga negara, tetapi sekaligus harus mengakomodasikan desakan mayoritas yang monolitik.
Ketegangan ilmiah yang sekarang terjadi dihadapi oleh kalangan cendekiawan pertahanan dalam usaha mereka mengisi ruang politik demokrasi yang sudah terbuka itu. Transmisi kebudayaan dunia telah dipercepat oleh teknologi informasi. Implikasinya bagi masyarakat seharusnya adalah mendaya-gunakan fasilitas itu untuk memperkuat basis awal demokrasi, yaitu rasionalitas dan pluralitas. Tapi sekaligus dalam agenda semacam ini, penguatan kembali identitas-identitas lokal (local truths) sedang menjadi fenomena arus balik kebudayaan global. Dan itu berarti ada tantangan dialektis baru bagi demokrasi. Ketegangan kebudayaan itu, yang diamplikasi oleh krisis ideologi global sekarang ini, akan menjadi faktor krusial bagi semua obsesi yang hendak membawa kembali golongan cendikiawan pertahanan kedalam dunia politik.

C. PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PANDANGAN FUTUROLOGI
Pembahasan tentang politik Islam di Indonesia menjadi penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, Islam adalah suatu agama yang ajarannya meliputi aspek politik. Karena itu masalah politik bagi ummat Islam seringkali juga merupakan masalah agama. Konsekuensinya, masalah yang timbul tentu lebih rumit dari sekadar masalah politik. Kedua, penduduk mayoritas negeri ini menganut agama Islam, sehingga apapun yang menyangkut ummat Islam, juga menyangkut masalah bangsa, demikian juga sebaliknya. Ketiga, realitas politik bahwa sepanjang sejarah Indonesia, Islam adalah salah satu kekuatan politik yang sangat berpengaruh di tanah air.
Kenyataan-kenyataan demikian memberi konsekuensi bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah menemukan sistem politik yang stabil dan dapat mengayomi kepentingan masyarakatnya tanpa keterlibatan atau dukungan nyata dari politik Islam, baik baik secara konsepsional maupun praksis. Sejarah telah menjelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka -bahkan juga pada masa penjajahan- gerakan politik Islam senantiasa mewarnai perpolitikan nasional. Tidak sedetik pun politik Islam pernah keluar dari panggung politik. Terjadi pasang surut dari dinamika politik Islam tersebut.
Demikian juga, terdapat bermacam-macam format politik atau gerakan yang telah dilakukan, bahkan sampai kepada gerakan fisik- bersenjata. Era reformasi memunculkan respon dan atau gerakan politik yang sangat dinamis dari berbagai kekuatan politik di tanah air, tidak terkecuali dari kelompok Islam. Politik aliran yang sempat kehilangan daya karena ditekan sedemikian rupa oleh rezim otoritarian Orde Baru, kembali mewarnai perpolitikan nasional. Tampilnya berbagai macam kekuatan politik dan menjamurnya partai politik mengingatkan kita pada era demokrasi parlementer 1950-an.
Perjalanan politik dari Orde Lama ke Orde Baru melahirkan dinamika pemikiran politik dari berbagai kekuatan politik yang ada. Dibandingkan dengan ideologi politik lainnya, maka golongan Islam adalah yang paling dinamis dalam formulasi gerakan politiknya. Paling tidak ada empat fenomena baru politik Islam di era reformasi: (1) PAN dan PKB sebagai partai terbuka, (2) Partai Keadilan Sejahtera, (3) Penegakan syariat Islam di Aceh, dan (4) Kelompok Islam ‘garis keras’. Dan, menurut hemat penulis, fenomena tersebut juga sekaligus merupakan penentu utama dari masa depan politik Islam di Indonesia.
PAN dan PKB Herbert Feith dan Lance Castles (Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, 1988), mengidentifikasi ideologi politik partai-partai pada era parlementer ke dalam lima golongan: (1) nasionalisme radikal, (2) tradisionalisme Jawa, (3) Islam, (4) sosialisme demokrat, dan (5) komunisme. Golongan Islam pada masa ini diwakili oleh Masyumi sebagai partainya kaum modernis dan NU sebagai partainya kalangan tradisional (sebenarnya ada partai lain seperti PSII dll., tapi karena perolehan suaranya pada Pemilu 1955 sangat kecil maka dalam konteks ini tidak perlu disebutkan). Baik Masyumi maupun NU merupakan partai Islam. Kedua partai tidak saja berasas Islam tapi juga berjuang untuk terwujudnya pelaksanaan syariat Islam atau tegaknya negara Islam.
Menjelang kemerdekaan, perjuangan serius dari para tokoh kedua kelompok ini berhasil menjadikan Piagam Jakarta sebagai “gentlement agreement” pada pembahasan tentang dasar negara di BPUPKI, meskipun kemudian –oleh karena keberatan kelompok non muslim dari Indonesia Timur melalui Moh. Hatta— diganti dengan Pancasila sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi upaya mereka tidak berhenti sampai disitu. Melalui Konstituante hasil Pemilu 1955, Masyumi dan NU kembali memperjuangkan Piagam Jakarta, hal mana kemudian terjadi ‘deadlock’ yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali kepada UUD ’45.
Sangat menarik bahwa di era reformasi, Muhammadiyah, yang sesungguhnya merupakan ‘pewaris yang paling sah’ (paling dominan dalam kepengurusan partai) Masyumi, justru membentuk partai terbuka PAN (Partai Amanah Nasional) yang kemudian pada tahun 2004 kader mudanya membentuk Partai Matahari Bangsa (PMB) meski belum masuk verifikasi. Selain tidak berasas Islam, partai ini juga terbuka untuk kalangan non muslim. Hal yang sama dilakukan oleh NU (Nahdlatul Ulama) dengan membentuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), sebahagian kadernya juga membentuk Partai Kebangkitan Nahdatul Umat (PKNU).
Apa sesungguhnya yang terjadi pada kedua ormas Islam terbesar ini? Kegagalan perjuangan politik Islam sejak awal kemerdekaan dan Orde Lama, bahkan penguasa kemudian memperlakukan tokoh-tokoh politik Islam ibarat ‘kucing kurap’ (istilah M.Natsir), dan represi politik zaman Orde Baru, mendorong generasi muslim 1970-an melakukan kajian kritis dan atau koreksi terhadap format politik generasi sebelumnya.
Suatu kebetulan bahwa pada masa 1970-an bermunculan generasi muda Islam yang “well educated” (bahkan terjadi “booming” sarjana muslim untuk pertama kalinya). Mereka tersebar pada berbagai disiplin ilmu, dan sebagian dari mereka berbasis pendidikan pesantren. Dapat disebut beberapa nama seperti Nurcholish Majid, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Adi Sasono, Syafi’I Ma’arif, Dawam Raharjo dan lain-lain. Disamping bergelut dengan wacana kemodernenan, pada umumnya mereka memiliki ‘basic’ pengetahuan Islam yang memadai. Dari kedua latar belakang tersebut – yaitu kajian kritis terhadap politik Islam dan potensi intelektualitas yang mereka miliki— kemudian melahirkan pemikiran politik Islam baru, yang tidak lagi mengikuti pemikiran politik pendahulu mereka. Jika pendahulu mereka menekankan pendekatan formalistik- legalistik, mereka justeru menekankan pendekatan substansialistik. Cak Nur bahkan membuat jargon ‘Islam yes, partai Islam no’. Secara umum, pemikiran mereka melahirkan gerakan kultural, atau apa yang sering disebut ‘Islam kultural’.
Di tengah politik represif Orba, pemikiran dan orientasi baru ini cukup memberi kelegaan, baik untuk penguasa maupun untuk ummat Islam. Kondisi ini kemudian mendorong penguasa rezim Orba untuk mengakomodasikan aspirasi ummat Islam. Lahirnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan kemudian besarnya peran politik sejumlah tokoh organisasi ini pada masa-masa akhir kekuasaan Orba merupakan puncak dari akomodasi tersebut. Koreksi “generasi 1970-an” terhadap pemikiran politik Islam pendahulunya ini ternyata tidak (semata) karena alasan pragmatis menghadapi realitas politik rezim otoritarian Orba.
Bachtiar Effendi menyatakan bahwa mereka sesungguhnya melakukan: (1) merumuskan kembali dasar-dasar teologi politik Islam, (2) mendefinisikan ulang cita-cita (sosial-politik) Islam, dan (3) merekonstruksikan kembali format pendekatan politik Islam. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa di era reformasi –ketika peluang untuk mendirikan partai Islam terbuka lebar— mereka justeru mendirikan partai terbuka: PAN dan PKB.
Sebagai “corong politik” dari kedua ormas Islam terbesar di tanah air (Muhammadiyah dan NU), posisi politik PAN dan PKB dalam politik Islam jelas sangat signifikan. Bahkan dalam konteks pilihan mereka menjadi partai terbuka maka –diakui atau tidak, dan tanpa bermaksud menafikan posisi partai-partai Islam– visi politik kedua partai ini menjadi “mainstream” dari politik Islam di Indonesia saat ini.
Partai Keadilan Sejahter (PKS) adalah fenomena baru dalam politik Islam di Indonesia. Sebelum menjadi partai, massa PKS bergerak secara “underground” dengan apa yang biasa disebut “kelompok tarbiyah” yang (cenderung) berkiblat kepada Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan Al-Banna di Mesir. Represi rezim Orba terhadap ummat Islam yang makin meningkat pada tahun 1980-an, terutama dalam rangka mensukseskan asas tunggal Pancasila, justeru melahirkan kesadaran beragama di tengah ummat, teristimewa di lingkungan kampus- Perguruan Tinggi. Semangat untuk memahami ajaran Islam tumbuh subur di berbagai PT, terutama di ITB, IPB,UI,UGM dll. Salah satu kelompok yang paling berperan aktif dalam gerakan ini adalah “kelompok tarbiyah”. Itulah sebabnya mengapa basis utama dari massa PKS adalah kampus.
Barangkali karena latar belakang sebagai gerakan da’wah inilah sehingga PKS menyebut dirinya sebagai “partai da’wah”. Sampai saat ini PK tetap mengandalkan kegiatan ‘tarbiyah’ sebagai alat rekruitmen anggota partai. Karena itu aktifis-aktifis, apalagi pengurus partai ini, dari pusat sampai ranting, secara umum memiliki pemahaman Islam yang relatif memadai. Dan karena berbasis di PT maka kualitas sumberdaya manusia di PKS secara rata-rata relatif cukup kualified. Karena gerakan tarbiyah di kampus PT baru dimulai pada 1980-an maka aktifis atau fungsionaris partai ini pada umumnya masih berusia muda, rata-rata di bawah 40 tahun. Mungkin antara lain karena faktor ini sehingga sebahagian orang menyebut PKS sebagai “partai masa depan”. Tapi barangkali alasan yang lebih substansial untuk itu adalah, di tengah meningkatnya gairah berislam masyarakat Indonesia dalam dekade terakhir, terutama di kalangan generasi muda, yang cenderung “fundamentalistik”, kehadiran PKS di pentas politik nasional dapat dianggap merepresentasikan mereka. Karena itu bukan tidak mungkin partai ini akan menjadi lebih besar di masa mendatang.
D. Penutup
Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Refleksi lain dari ruang politik dan pengaruh demokratisasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini hampir empat kali mengalami perubahan/amande-men UUD 1945. Prinsip Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibawa oleh Amerika Serikat belum tentu cocok dengan negara Indonesia. Karena demokratisasi Amerika mempunyai standar ganda yang artinya ke dalam memakai demokratisasi, sedangkan standar ke luar lebih mendekati “ekspansif” yaitu bersifat memaksakan diri untuk menerapkan visi dan misinya ke negara lain yang didatangi dan secara tidak lang-sung mempengaruhi kultur bangsa yang didatangi.
2. Transmisi kebudayaan dunia telah dipercepat oleh teknologi informasi. Implikasinya bagi masyarakat seharusnya adalah mendaya-gunakan fasilitas itu untuk memperkuat basis awal demokrasi, yaitu rasionalitas dan pluralitas. Tapi sekaligus dalam agenda semacam ini, penguatan kembali identitas-identitas lokal (local truths) sedang menjadi fenomena arus balik kebudayaan global. Dan itu berarti ada tantangan dialektis baru bagi demokrasi. Ketegangan kebudayaan itu, yang diamplikasi oleh krisis ideologi global sekarang ini, akan menjadi faktor krusial bagi semua obsesi yang hendak membawa kembali golongan cendikiawan pertahanan kedalam dunia politik.
3. Perjalanan politik dari Orde Lama ke Orde Baru melahirkan dinamika pemikiran politik dari berbagai kekuatan politik yang ada. Golongan Islam adalah yang paling dinamis dalam formulasi gerakan politiknya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah fenomena baru dalam politik Islam di Indonesia. Basis utama dari massa PKS adalah kampus. Terlepas dari itu, kehadiran kader-kader PKS dalam struktur kekuasan saat ini telah diakui oleh banyak pihak sangat memberi harapan.